DPRD Terima Aspirasi Soal Penerima PKH Diduga Bermasalah, Ini Penjelasan Pemkot Palopo

PALOPO, TEKAPE.co – Komisi I DPRD Kota Palopo melakukan rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Kota Palopo, terkait dengan aspirasi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang diduga bermasalah, di Ruang Musyawarah DPRD Kota palopo, Jumat 21 Februari 2019.

Ketua Komisi 1 DPRD Kota Palopo, H Abdul Jawad Nurdin, mengatakan, RT, RW, dengan Lurah dan Dinas Sosial, datanya belum sinkron, sehingga terjadi masalah.

“Berdasarkan aspirasi dari masyarakat, banyak yang tidak layak menerima PKH. Mereka yang menerima PKH sekarang dinyatakan orang yang mampu,” ujar legislator PBB ini.

Masalah lain, kata dia, ada penerima Dana PKH sudah tidak bisa dicairkan selama 3 bulan. Inilah yang kedepannya akan diperbaiki penyalurannya lebih tepat sasaran, dengan mensinkronkan data penerima.

Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kota Palopo, H Burhan Nurdin, menyampaikan berkaitan dengan hal penyampaian dari anggota dewan Komisi 1 akan adanya keluhan dari masyarakat, maka pihaknya dari pemerintah khususnya Dinas Sosial, akan segera mensinkronkan data.

“Jika ada aparat yang tidak bertanggung jawab, akan diberikan sanksi sesuai arahan bapak Walikota,” tegas Burhan Nurdin.

Ia menjelaskan, data yang digunakan data DPT 2015, pemerintah menjadi fasilitator. Sementara kartu PKH dicetak dari Kementrian, tugas pemerintah untuk penggecekan data yang sesuai, penerimaan PKH sebanyak 6019.

“Kota Palopo tidak ada penambahan data kemiskinan. Data yang rampung itu ada sebanyak 6019, yang sudah menerima PKH. Data tersebut dikonsultasikan dengan Lurah setempat bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Palopo,” jelasnya.

Kadis Sosial Palopo, M Tahir menambahkan, terkait penerima PKH yang sudah 2 bulan tidak menerima, akan segera ditindaklanjuti, dengan meminta data yang jelas, supaya bisa turun langsung memberikan penjelasan.

“Terkait data yang tidak sinkron, kami mohon para camat dan lurah untuk mensinkronkan data dengan Dinas Sosial 6 bulan sekali dilakukan penggecekan data, dimana data biasa berubah,” katanya.

Tampak hadir anggota Komisi 1 DPRD Kota Palopo Bakri Tahir, Camat dan Lurah se Kota Palopo. (hms)