Bertemu Jokowi, Pj Wali Kota Palopo Minta RPU

PALOPO, TEKAPE.co – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang menghadirkan seluruh Walikota se Indonesia menggelar Dialog, di Istana Kepresidenan Bogor, Jl Ir H Juanda No 1 Bogor, Jawa Barat, Senin 23 Juli 2018.

Wali Kota se Indonesia yang tergabung dalam APEKSI, diberi kesempatan untuk berdialog langsung dengan Presiden RI Joko Widodo, terkait hal-hal yang berhubungan dengan daerah dan program kerja APEKSI.

Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo, Andi Arwien SSTP, mendapat kesempatan berdialog dengan Jokowi.

Pada dialog itu, Andi Arwien, mengaku, menyampaikan sejumlah harapan dan aspirasi pembangunan secara langsung kepada Presiden RI Joko Widodo, salah satunya yaitu perlunya pembangunan Rice Processing Unit (RPU) di Kota Palopo, karena produksi beras di Kota Palopo dan Tana Luwu perlu dikelolah di Kota Palopo.

“Sebab selama ini hasil panen sawah Kota Palopo cukup melimpah, sehingga dengan dibangunnya RPU di Palopo akan membuat harga beras tidak melambung tinggi,” ungkap Andi Arwien, kepada Presiden.

Ia juga menyampaikan kalau selama ini tidak sedikit produksi gabah asal palopo harus dikirim diolah diluar daerah dan setelah itu dijual kembali ke Palopo, dalam bentuk beras yang tentunya harganya sudah berubah, sehingga memicu terjadinya inflasi.

“Karena itu, pembangunan RPU sangat dibutuhkan. Jika hal itu dapat terealisasi, maka Palopo dapat mengukuhkan diri sebagai salah satu penyandang padi di Tana Luwu,” jelas Andi Arwien, di hadapan Mantan Walikota Solo tersebut.

Usai menyampaikan hal tersebut, menurut Andi Arwien, Presiden meyakinkan dirinya bahwa usulannya sebagai Pj Wali Kota Palopo tersebut akan segera direalisasikan pada tahun 2019.

Andi Arwien mengatakan, sesuai arahan Jokowi, agar kiranya kepala daerah dapat mengutamakan alokasi modal pembangunan dalam APBD masing-masing dibanding alokasi biaya aparatur. Dengan dikedepankannya alokasi modal pembangunan diharapkan dapat menyentuh kepentingan masyarakat.

“Harapan Presiden sangat jelas dimana sebisa mungkin biaya aparatur diupayakan tidak lebih 50 persen dari total APBD,” jelas Andi Arwien.

Selanjutnya, Jokowi juga meminta kepada masing-masing wali kota terus berupaya dan bekreasi meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat berbasis IT, sehingga dengan akan semakin memudahkan akses layanan publik kepada masyarakat.

Selain itu juga Presiden berharap kepada masing-masing wali kota agar kiranya mempermudah proses perizinan dengan tetap mengacu pada instrumen hukum yang ada, namun tidak berbelit-belit .

“Bapak Presiden sangat berharap Jika memungkinkan proses perizinan di daerh sedapat mungkin dipermudah sehingga dengan demikian dapat menggeliatkan investasi dan tidak melambatkan laju investasi di daerah,” jelas Andi Arwien.

Dana Operasional Wali Kota Ditambah Jadi Rp200 Juta