Skandal BBM Subsidi di Sulsel, 7 Tersangka dan Kerugian Negara Rp67,9 Miliar

Dirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Suhasto (tengah) saat konferensi pers. (ist)

JAKARTA, TEKAPE.co – Kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan (Sulsel) memasuki babak baru. Bareskrim Polri kini mengembangkan penyidikan perkara tersebut ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam perkara pidana asal, penyidik telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Praktik penyalahgunaan BBM jenis biosolar itu diperkirakan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp67,9 miliar.

Iklan oleh Google

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Suhasto, mengungkapkan penyidikan awal perkara ini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan.

BACA JUGA: Angin Kencang Terjang Palopo, Dua Pemotor Luka Berat Tertimpa Pohon Tumbang

Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 43 saksi dan seorang ahli dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

“Dalam proses penyidikan perkara pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi, satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka. Perkiraan kerugian negara dari tindak pidana asal ini mencapai Rp 67.904.375.000,” ujar Suhasto dalam konferensi pers di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).

Iklan oleh Google

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026 terkait dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

BACA JUGA: Polisi Dalami Dugaan Pelecehan Anak di Bahodopi, Empat Saksi Diperiksa

Berdasarkan hasil penyidikan, para pelaku diduga menjalankan praktik penyalahgunaan biosolar dengan memindahkan muatan BBM dari sejumlah truk tangki ke kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999.

Iklan oleh Google

BBM tersebut kemudian dipindahkan kembali menggunakan metode ship-to-ship ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.

Praktik tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026. Dalam periode itu, penyidik mencatat sekitar 3.532 kiloliter (KL) BBM bersubsidi telah dipindahkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini