Dugaan Konflik Kepentingan Disorot, Laporan Lahan Islamic Center Malili Sementara Ditelaah Kejari
MALILI, TEKAPE.co — Pengadaan lahan Islamic Center di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Luwu Timur, kini masuk radar Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu Timur.
Laporan dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan lahan tersebut resmi disampaikan LSM Progres ke Kejari Luwu Timur, Rabu, 16 September 2026.
Laporan itu menyoroti proses pengadaan lahan Islamic Center yang disebut mengalami perubahan lokasi, dari lahan yang sebelumnya telah dibebaskan pada 2017 ke lokasi baru yang pengadaannya dilakukan pada 2021.
Kondisi tersebut dinilai perlu diperiksa secara menyeluruh, terutama terkait alasan perpindahan lokasi, proses penentuan lahan baru, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan.
Kasi Intel Kejari Luwu Timur, Deri Fuad Rachman, membenarkan adanya laporan tersebut.
“Betul, laporannya sudah kami terima. Setiap laporan yang masuk pasti kami telaah lebih dulu. Nanti akan dipanggil pihak-pihak terkait, termasuk pelapor,” kata Deri.
Pernyataan tersebut menandakan laporan LSM Progres kini berada dalam tahap telaah oleh pihak kejaksaan.
Namun, substansi laporan membuat persoalan ini tak sekadar soal perpindahan lokasi pembangunan.
Ada sejumlah pertanyaan yang kini menunggu penjelasan dan pemeriksaan aparat penegak hukum.
Salah satunya terkait pengadaan lahan Islamic Center pada 2017.
Menurut LSM Progres, pemerintah daerah saat itu telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tanah dan pembayaran ganti rugi.
Namun, lokasi tersebut kemudian tidak digunakan untuk pembangunan Islamic Center.
Beberapa tahun berselang, Pemkab Luwu Timur kembali melakukan pengadaan lahan untuk proyek yang sama pada 2021.
Lokasi baru itu disebut berada di kawasan eks Terminal Malili. LSM Progres menyoroti kepemilikan sebagian lahan yang disebut berkaitan dengan mantan Bupati Luwu Timur Budiman dan keluarganya.
Jarak lokasi pembangunan dengan kediaman pribadi mantan bupati juga menjadi bagian yang dipersoalkan dalam laporan tersebut.
Pertanyaan Besar di Balik Perubahan Lokasi
Koordinator Investigasi LSM Progres, Ahmad, meminta Kejari Luwu Timur tidak berhenti pada pemeriksaan administratif.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri proses sejak munculnya keputusan perubahan lokasi hingga transaksi pengadaan lahan pada 2021.
“Kami minta kejaksaan menyelidiki pengadaan tanah Islamic Centre Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. Ada dugaan kuat konflik kepentingan dan potensi kerugian negara yang nyata di balik pemindahan lokasi ini,” tegas Ahmad.
Ada beberapa hal yang menurut LSM Progres perlu dijawab melalui proses hukum.
Mengapa lahan yang telah dibebaskan pada 2017 tidak digunakan? Mengapa pemerintah kembali mengalokasikan anggaran untuk pengadaan lahan baru?
Bagaimana proses penentuan lokasi baru dilakukan? Dan apakah terdapat hubungan kepentingan antara pemilik lahan dengan pengambil kebijakan?
Seluruh pertanyaan itu kini menjadi ranah aparat penegak hukum untuk diverifikasi.
Sebab, dugaan konflik kepentingan maupun potensi kerugian negara tidak cukup hanya dibangun dari kedekatan lokasi atau hubungan kepemilikan.
Pembuktiannya membutuhkan pemeriksaan dokumen, proses pengadaan, nilai transaksi, serta pihak-pihak yang terlibat.
Karena laporan sudah diterima, publik kini menunggu langkah berikutnya dari Kejari Luwu Timur.
Apakah laporan tersebut akan berhenti pada tahap telaah, atau berlanjut ke pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap proses pengadaan lahan Islamic Center tahun 2021.
Yang jelas, perubahan lokasi proyek setelah pengadaan lahan sebelumnya telah dilakukan menyisakan pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka.
Terlebih, proyek tersebut menggunakan anggaran daerah. (*)





Tinggalkan Balasan