BBM dan LPG Langka, Listrik Padam Berulang, HMI Bulukumba Layangkan 5 Desakan

BULUKUMBA, TEKAPE.co – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bulukumba menyoroti kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), gas LPG hingga pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.

HMI menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sebagai gangguan pasokan biasa karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dan hak dasar masyarakat.

Dalam pernyataan sikapnya, HMI Cabang Bulukumba menyebut dampak kelangkaan energi tersebut dirasakan masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Bulukumba.

BACA JUGA: Nenek di Luwu Utara Pergi Nonton Kuda Lumping, Rp49 Juta dan Emas 53 Gram di Rumah Raib Dicuri

Kondisi itu dinilai menunjukkan perlunya langkah penanganan yang serius, terkoordinasi dan transparan dari pemerintah maupun pihak terkait.

Jenderal Lapangan sekaligus Kabid PTKP HMI Cabang Bulukumba, Alam Nur, mengatakan tuntutan tersebut disampaikan berdasarkan keresahan serta aspirasi masyarakat yang terdampak persoalan energi.

“Kondisi kelangkaan BBM, LPG dan pemadaman listrik yang terjadi di berbagai wilayah Sulawesi Selatan merupakan persoalan serius karena menyangkut kepentingan dan hak dasar masyarakat,” kata Alam Nur.

BACA JUGA: Demo di Depan Kantor Wali Kota Palopo Ricuh, Desak Direktur PDAM Steven Hamdani Dicopot

HMI kemudian menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait.

Pertama, HMI mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan segera menjamin ketersediaan dan pemerataan BBM serta LPG di seluruh kabupaten/kota.

HMI juga meminta Pertamina menghentikan segala bentuk kelangkaan, termasuk dugaan penimbunan maupun praktik lain yang dinilai merugikan masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang menanggung dampak dari persoalan distribusi energi. Pemerintah dan pihak terkait harus memastikan BBM serta LPG tersedia dan dapat diakses masyarakat secara merata,” ujar Alam.

Untuk persoalan listrik, HMI mendesak PT PLN segera menghentikan pemadaman yang terjadi berulang serta menjamin pasokan listrik yang stabil bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah diminta membuka data secara transparan mengenai stok, distribusi, kuota serta penyebab kelangkaan BBM dan LPG di Sulawesi Selatan.