Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Menguat, Sejumlah Menteri Masuk Bursa Perombakan

JAKARTA, TEKAPE.co – Isu perombakan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat dan menjadi sorotan publik.

Sejumlah kalangan menilai langkah tersebut sebagai upaya penyesuaian arah pemerintahan di tengah dinamika politik dan tuntutan kinerja kabinet.

Seorang pengamat politik menilai, jika reshuffle kembali dilakukan dalam waktu dekat, hal itu akan menjadi perombakan kelima sejak Prabowo dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024.

“Ini menunjukkan adanya proses penataan berkelanjutan untuk menjaga efektivitas pemerintahan,” ujarnya.

Dalam praktik ketatanegaraan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden untuk mengganti atau menata ulang susunan menteri.

Langkah ini kerap dilakukan untuk meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi antarkementerian, sekaligus merespons perkembangan politik nasional.

Sejumlah analis menilai frekuensi perombakan yang relatif sering dapat dibaca sebagai sikap fleksibel kepala negara dalam menyesuaikan komposisi kabinet dengan kebutuhan strategis.

Namun, sebagian pihak juga mengingatkan potensi dampak terhadap stabilitas politik apabila perubahan dilakukan terlalu kerap.

Berdasarkan informasi yang beredar, sejumlah nama menteri dan pejabat tinggi disebut-sebut masuk dalam bursa perombakan.

Di antaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono,

Kemudian, Kepala Kantor Staf Presiden Muhammad Qodari, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.

Saat dimintai tanggapan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengaku belum mengetahui kabar tersebut. “Saya baru dengar,” kata Sugiono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Ia menegaskan bahwa kewenangan terkait perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan presiden.

“Itu pertanyaannya seharusnya ditujukan ke Presiden. Saya belum mendengar soal itu,” ujarnya sebelum meninggalkan lokasi.

Sikap serupa ditunjukkan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Usai menghadiri peluncuran Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang registrasi biometrik di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, ia enggan memberikan komentar terkait isu reshuffle.

Ketika ditanya wartawan, Meutya hanya tersenyum singkat sebelum berjalan menjauh dan meninggalkan lokasi didampingi pengawalnya.

Selain nama-nama yang dikabarkan berpotensi keluar dari kabinet, sejumlah figur juga disebut masuk dalam bursa calon menteri dan pejabat baru.

Di antaranya Budisatrio Djiwandono yang dikaitkan dengan posisi Menteri Luar Negeri, Angga Raka Prabowo untuk pos komunikasi dan informatika, serta Juda Agung yang disebut-sebut berpeluang mengisi jabatan Wakil Menteri Keuangan.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Istana terkait kebenaran kabar tersebut.

Pemerintah menegaskan bahwa keputusan mengenai perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.(*)