Pemkot dan DPRD Palopo Sepakati APBD 2026, Fokus Penguatan SDM dan Infrastruktur

PALOPO, TEKAPE.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, bersama DPRD Palopo resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Wali Kota Palopo, Naili Trisal dan pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Palopo, Senin (15/12/2025).

Penandatanganan dilakukan setelah DPRD Palopo, memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

BACA JUGA: Pemkot Jakarta Timur Musnahkan 67 Ribu Obat Keras Ilegal

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Palopo, Darwis, didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, serta dihadiri 20 anggota DPRD.

Sebelum pengambilan keputusan, Badan Anggaran DPRD Palopo, menyampaikan laporan hasil pembahasan Ranperda APBD 2026.

Laporan tersebut disampaikan oleh anggota Banggar, Anita Oktaviani Andi Laluasa dan dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Palopo.

BACA JUGA: East Design Festival 2025 di Fort Rotterdam, Arsitektur UNM Borong Prestasi

Dalam sambutannya, Wali Kota Palopo, Naili menegaskan, peningkatan perekonomian daerah harus berjalan seiring dengan penguatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang dikejar pemerintah daerah harus mampu dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ia menambahkan, upaya tersebut akan ditopang dengan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital.

Pemkot Palopo, kata dia, terus mendorong percepatan transformasi digital dalam administrasi pemerintahan maupun layanan publik.

Wali Kota menjelaskan, penyusunan APBD 2026 diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Palopo 2026 yang mengusung tema “Peningkatan Produktivitas dan Penguatan Sumber Daya Manusia serta Pemanfaatan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Inklusif”.

Tema tersebut juga diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Dalam APBD 2026, pemerintah kota menetapkan sejumlah prioritas utama.

Pertama, pelaksanaan mandatory spending di sektor pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur, serta penguatan perlindungan sosial.

Kedua, pelaksanaan kebijakan tematik dan isu strategis sesuai ketentuan perundang-undangan dengan fokus pada program dan kegiatan yang bersifat produktif.

Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menurunkan angka stunting, menekan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, mengendalikan inflasi, memperkuat ketahanan pangan.

Kemudian, meningkatkan kemudahan pelayanan publik dan investasi, mencegah banjir, memperbaiki tata kelola pemerintahan, menjaga stabilitas sosial dan keamanan, serta mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas nasional.

Selain itu, APBD 2026 juga memprioritaskan pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di akhir sambutannya, Wali Kota Palopo menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD atas perbedaan pandangan yang sempat muncul selama proses pembahasan APBD 2026.

Ia menilai dinamika tersebut sebagai bagian dari upaya bersama untuk mencari solusi terbaik bagi pembangunan daerah.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Palopo atas kerja sama dan dukungan yang diberikan hingga Ranperda APBD 2026 dapat disepakati dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.(*)