Wali Kota Makassar Tahan Pejabat Bepergian, Kejar Target Akhir Tahun

MAKASSAR, TEKAPE.co – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta seluruh pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, menunda agenda perjalanan ke luar daerah hingga tutup tahun.

Liburan ke luar kota maupun ke luar negeri diminta ditangguhkan demi memastikan pekerjaan pemerintahan tuntas sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Munafri menilai penghujung tahun masih menyisakan beban kerja yang besar, terutama urusan administrasi dan realisasi program.

BACA JUGA: Dapur MBG Polres Bulukumba Siap Operasi, Anggaran Masih Ditunggu

Karena itu, ia menegaskan kehadiran pejabat di wilayah kerja menjadi kebutuhan mendesak.

“Fokus kita sekarang menyelesaikan pekerjaan. Jangan dulu ke luar kota, apalagi ke luar negeri. Banyak agenda yang masih harus dibereskan di Makassar,” kata Munafri, Minggu (14/12/2025).

Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga ia terapkan pada dirinya sendiri. Munafri memilih tetap berada di Makassar sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus memberi contoh kepada jajaran di bawahnya.

BACA JUGA: Bambang Dwi Murcolono Gantikan Muhammad Ihsan sebagai Kajari Gowa

“Saya juga tidak ke mana-mana. Masih banyak target yang harus dikejar, terutama serapan anggaran dan pekerjaan yang belum selesai,” ujarnya.

Munafri menyebut pengecualian hanya dapat diberikan untuk kepentingan ibadah, seperti umrah. Meski begitu, ia tetap menganjurkan agar perjalanan tersebut dijadwalkan setelah masa akhir tahun berlalu.

“Kalau urusan ibadah tentu berbeda. Tapi kalau bisa, ditunda dulu. Kita sama-sama menahan diri karena agenda penting masih banyak,” katanya.

Sikap tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri sebelumnya menerbitkan surat edaran larangan bepergian bagi pejabat daerah pada periode 15 Desember 2025 hingga 15 Januari 2026.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing, terutama untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrem dan menjaga stabilitas pemerintahan.

Tito menilai keberadaan kepala daerah sangat menentukan efektivitas kinerja aparatur di bawahnya.

Tanpa kepemimpinan langsung, roda pemerintahan dinilai sulit berjalan optimal.

Sementara itu, capaian realisasi belanja Pemerintah Kota Makassar hingga Desember 2025 masih relatif rendah.

Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar mencatat serapan anggaran baru mencapai sekitar 62 persen.

Sejumlah organisasi perangkat daerah bahkan mencatatkan realisasi di bawah 50 persen, seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang masih di kisaran 40 persen serta Dinas Pekerjaan Umum.

Kepala BPKAD Makassar, M. Dakhlan mengatakan, realisasi belanja biasanya meningkat signifikan menjelang akhir tahun, terutama di OPD dengan proyek fisik berskala besar.

Pembayaran, kata dia, umumnya dilakukan setelah pekerjaan rampung sepenuhnya.

“Untuk OPD besar seperti PU dan Perumahan, pembayaran memang banyak dilakukan di akhir tahun karena menunggu penyelesaian fisik 100 persen. Prosesnya masih berjalan,” ujar Dakhlan.

Pemerintah Kota Makassar menargetkan realisasi belanja daerah tahun ini mencapai 85 persen. Angka tersebut sama dengan capaian tahun sebelumnya.

“Mudah-mudahan bisa tercapai seperti tahun lalu,” kata Dakhlan. (Ridwan)