Insentif Tak Kunjung Dibayar, Forum LKK Palopo Nyatakan Mosi Tak Percaya kepada Pemkot

PALOPO, TEKAPE.co – Forum Peduli Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) menggelar unjuk rasa di depam Kantor Wali Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Kamis (/412/2025).

Mereka mendesak Pemerintah Kota Palopo segera membayarkan insentif mereka yang tertunda berbulan-bulan.

Pemkot yang kini dipimpin pasangan Wali Kota–Wakil Wali Kota Naili dan Akhmad Syarifuddin dinilai abai memenuhi hak para pengurus LKK.

BACA JUGA: DPRD Nilai Politeknik Sorowako Sebagai Tonggak Transformasi Pendidikan Luwu Timur

Puluhan Ketua LPMK, RT, dan RW turun ke jalan menuntut pembayaran insentif yang belum mereka terima.

Massa memasang dua spanduk berukuran besar di pagar kantor wali kota, salah satunya memuat pernyataan mosi tidak percaya terhadap Pemkot serta desakan agar insentif LKK segera dilunasi.

Sejumlah perempuan yang turut hadir mengangkat poster bernada kritik, antara lain bertuliskan bahwa RT, RW dan LPMK adalah “ujung tombak pemerintahan” yang meminta hak, bukan mengemis.

Jenderal lapangan, Feryanto, bersama perwakilan peserta aksi, menyampaikan orasi secara bergantian.

Ia mengingatkan bahwa demonstrasi hari itu merupakan yang keenam sejak Oktober 2024, tanda bahwa persoalan pembayaran insentif tak kunjung dituntaskan.

Menurut Feryanto, insentif untuk RT dan RW periode sebelumnya menunggak selama sepuluh bulan dengan nilai Rp300 ribu per bulan.

Sementara pengurus RT dan RW yang baru menjabat juga belum menerima insentif selama enam bulan.

Upaya menemui Pemkot dalam berbagai kesempatan sejak aksi pertama, kata dia, tak menghasilkan kejelasan.

Sekitar 1.194 pengurus LKK dari 48 kelurahan di Palopo disebut belum menerima hak mereka.

Feryanto menegaskan, apabila pemerintah kembali menunda pembayaran, ribuan pengurus siap mengundurkan diri secara massal.

Ketua LPMK Binturu, Nursalam, menambahkan bahwa insentif tahun 2024 untuk sepuluh bulan penuh tak dibayarkan.

“Pada 2025, pembayaran hanya berjalan dari Januari hingga Juni, sebelum kembali macet,” katanya.

Pemkot Palopo sebelumnya berulang kali menjanjikan pelunasan, namun hingga kini belum ada langkah konkret.

Setelah dua jam berorasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Palopo, Abdul Waris, akhirnya menemui massa.

Namun ia tidak memberikan kepastian kapan insentif akan dibayarkan, memicu kekecewaan pengunjuk rasa yang berharap jawaban tegas.(*)