Angka Kemiskinan Lutim Turun, Anggota DPRD Rusdi Layong Tekankan Tantangan Baru: Biaya Hidup Makin Tinggi

MALILI, TEKAPE.co — Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk legislatif daerah.

Namun demikian, Anggota DPRD Luwu Timur, Rusdi Layong, mengingatkan bahwa capaian positif ini harus dibarengi dengan kewaspadaan terhadap tantangan baru yang muncul, terutama meningkatnya biaya hidup masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 20 Oktober 2025 menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 berkurang menjadi 18,55 ribu jiwa, atau turun sekitar 2,15 ribu jiwa dibandingkan Maret 2024. Persentase penduduk miskin pun menurun dari 6,55 persen menjadi 5,79 persen.

BACA JUGA:
BPS Rilis Data Terbaru: Kemiskinan di Luwu Timur Turun Jadi 5,79 Persen, Tapi Biaya Hidup Meningkat

Rusdi Layong menyebut penurunan kemiskinan dan meningkatnya PDRB per kapita sebagai prestasi nyata yang patut disyukuri.

Namun ia menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak boleh membuat pemerintah dan pemangku kepentingan lengah.

“Kita patut bersyukur. Penurunan angka kemiskinan dan kenaikan PDRB per kapita di Luwu Timur adalah capaian yang sangat positif. Tetapi tren ini tidak boleh membuat kita merasa sudah aman,” ujar Rusdi Layong.

Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan yang kini semakin terasa bagi kelompok berpenghasilan rendah adalah kenaikan biaya hidup.

Garis kemiskinan Luwu Timur pada 2025 tercatat meningkat menjadi Rp469.563 per kapita per bulan, naik sekitar 2 persen dari tahun sebelumnya.

“Meningkatnya garis kemiskinan artinya biaya hidup terus naik. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kondisi ini menjadi beban yang harus segera direspon dengan program yang tepat sasaran,” jelasnya.

Menurut Rusdi, pemerintah perlu memperkuat langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar berdampak pada seluruh lapisan masyarakat.

“Untuk mewujudkan kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah harus mengintensifkan program pemberdayaan, memperkuat infrastruktur sosial, dan menjaga pertumbuhan ekonomi agar manfaatnya dirasakan secara merata,” tegasnya.

Sementara itu, BPS mencatat tren penurunan kemiskinan di Luwu Timur berlangsung konsisten sejak 2018, meski sempat mengalami kenaikan pada 2021 dan 2023.

Dari sisi persentase, 2018 menjadi tahun dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yakni 7,23 persen, dan terus menurun hingga 2025.

Namun bersamaan dengan itu, garis kemiskinan yang menjadi indikator tekanan biaya hidup terus meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan terbesar terjadi pada 2023, yakni 11,17 persen, sebelum mencapai titik Rp469.563 pada 2025.

Rusdi Layong menegaskan bahwa DPRD Luwu Timur akan terus mendorong kebijakan yang memperkuat kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan.

“Penurunan kemiskinan ini harus menjadi langkah awal, bukan titik akhir. Kita harus pastikan masyarakat benar-benar merasakan hasil pembangunan,” tutupnya. (*)