PT Vale Disebut Kurang Peduli Adat, Pancai Pao: Bisa Jadi Karena Oknum

SOROWAKO, TEKAPE.co — Mantan Pejabat Eksternal PT Vale Indonesia, Daniel Peruge, menyoroti sikap perusahaan tambang nikel tersebut yang dinilainya kini mulai kehilangan sentuhan sosial terhadap masyarakat, khususnya komunitas adat di sekitar wilayah operasinya.

Menurut Daniel, PT Vale saat ini seolah tak lagi menunjukkan komitmen sosial seperti masa ketika masih bernama PT INCO.

“Sekarang terasa seakan tidak ada lagi kebaikan yang dilakukan terhadap masyarakat secara umum, terlebih masyarakat adat di sekitar wilayah operasi,” ujar Daniel, Selasa 14 Oktober 2025.

Menanggapi hal itu, Tokoh Adat Tana Luwu, Abidin Arief To Pallawarukka, atau yang dikenal sebagai Pancai Pao, ikut angkat bicara.

Dia menilai, secara kelembagaan, PT Vale tetap merupakan perusahaan besar yang memiliki peran penting dan kepedulian terhadap masyarakat serta lingkungan.

“Kalau selama ini PT Vale dianggap bagus, justru kita harus menjaga itu. Karena ini merupakan aset vital. Mengganggu perusahaan sama saja kita mengorbankan keluarga dan sahabat kita,” tegas Abidin.

Ia menyebut, jika perusahaan itu masih mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 30 tahun ke depan, tentu ada pertimbangan matang dari negara.

Menurutnya, tidak mungkin Vale mendapat perpanjangan kontrak jika mengabaikan kewajiban hukum dan sosialnya sebagai investor.

“Negara tidak lemah dalam membuat perjanjian yang mengikat secara hukum. Karena itu, yang perlu dicari adalah oknum, bukan lembaganya,” ujarnya.

Abidin menduga adanya oknum yang bermain dalam pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility) — baik dari internal Vale maupun dari pihak pemerintah daerah dan pusat — hingga menyebabkan masyarakat adat menjadi pihak yang dirugikan.

“Masyarakat hukum adat menjadi korban karena ulah oknum yang tidak mengedepankan logika dan nurani,” ucapnya.

Ia juga menyoroti adanya kesenjangan sosial yang masih terasa di tengah masyarakat adat lokal, termasuk lemahnya komunikasi eksternal perusahaan.

Menurutnya, banyak masyarakat adat yang merasa nilai budaya lokal diabaikan dan sejarah adat Tana Luwu terpinggirkan.

Abidin mengaku pernah dihubungi pihak eksternal Vale untuk difasilitasi bertemu langsung dengan Presiden Direktur PT Vale Indonesia, Febriany Eddy. Namun, ia menolak undangan tersebut.

“Saya sudah sampaikan terima kasih dan salam hormat saya untuk beliau. Tapi saya tidak akan pernah mau bertemu, baik secara pribadi maupun sebagai tokoh adat, kalau hak-hak masyarakat adat tidak diberikan. Saya bukan orang yang mengejar kepentingan pribadi. Saya hanya menjalankan amanah leluhur,” tegasnya.

Abidin menambahkan, pihaknya telah melayangkan aduan resmi ke DPD RI terkait dugaan penyalahgunaan dana CSR untuk masyarakat adat. Pihak DPD telah menindaklanjuti dengan advokasi, RDP, hingga dialog.

Dia berharap lembaga tersebut dapat mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga menyelewengkan dana tersebut.

“Nama perusahaan terseret karena lembaganya yang dikenal sebagai pemberi CSR. Padahal kami tahu masih banyak orang baik di Vale, termasuk dewan direksi, seperti Bernardus Irmanto, Budiawansyah, dan Abu Ashar,” ungkapnya.

Abidin berharap, di bawah kepemimpinan baru, PT Vale dapat memperbaiki tata kelola hubungan dengan masyarakat adat lokal dan kembali mengedepankan nilai-nilai sosial sebagaimana semangat awal berdirinya perusahaan tersebut.

Di akhir pernyataannya, Pancai Pao juga mengimbau masyarakat adat agar tidak mudah terprovokasi dan tetap tenang sembari menunggu langkah evaluasi dari pihak perusahaan.

“Kami berharap masyarakat adat lokal tetap tenang dan tidak berhenti mencari tahu siapa oknum pelaku yang menyebabkan hak-hak CSR adat tak disalurkan sesuai peruntukannya,” tutupnya. (*)