Bone Dinilai Terlalu Diistimewakan Dibanding Luwu Raya, Pimpinan DPRD Lutra Sindir Ketimpangan Kuota Kesehatan Gratis

MASAMBA, TEKAPE.co – Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam membagi kuota program Pelayanan Kesehatan Gratis kembali menuai sorotan.

Kabupaten Luwu Utara menjadi salah satu daerah dengan alokasi terendah, yakni hanya 2.862 peserta, berdasarkan SK Gubernur Sulsel Nomor 963/VII/2025.

Di sisi lain, Kabupaten Bone justru menerima kuota tertinggi mencapai 171.500 peserta, atau sekitar 60 kali lipat lebih besar dari jatah Luwu Utara.

Ketimpangan mencolok ini dinilai Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Karemuddin, sebagai bentuk ketidakadilan yang mencederai rasa kesetaraan antar daerah.

“Kalau melihat datanya, sulit untuk tidak merasa kecewa. Ini bukan hanya perbedaan angka, tapi juga potret ketimpangan kebijakan. Apakah Luwu Utara ini anak tiri?” ujar Karemuddin di Masamba, Rabu (8/10/2025).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, kebijakan pembagian kuota semacam ini menggambarkan masih jauhnya prinsip pemerataan dalam pembangunan Sulawesi Selatan.

Ia bahkan menyoroti wilayah Luwu Raya, yang terdiri dari Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Palopo, secara keseluruhan hanya memperoleh total 41.348 peserta, masih jauh di bawah satu kabupaten, Bone.

“Luwu Raya bukan wilayah kecil atau baru. Ini tanah peradaban tua yang memberi banyak bagi Sulawesi Selatan. Tapi ketika kebijakan tidak berpihak, rasa kecewa itu tak bisa dihindari,” lanjutnya.

Menurut Karemuddin, ketimpangan alokasi layanan kesehatan ini adalah refleksi dari persoalan lama: lemahnya perhatian terhadap daerah-daerah di utara provinsi.

Padahal, kata dia, Luwu Utara memiliki potensi besar di sektor sumber daya alam, pertanian, dan energi yang selama ini turut menopang perekonomian Sulsel.

“Kita punya potensi besar dan masyarakat yang bekerja keras, tapi perhatian pemerintah seolah tak seimbang. Keadilan sosial itu bukan slogan, tapi seharusnya nyata dalam kebijakan,” tegasnya.

Karemuddin pun mengajak seluruh masyarakat Luwu Raya untuk menjadikan momentum ini sebagai refleksi bersama.

Bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan memperkuat tekad memperjuangkan kemandirian dan keadilan bagi daerah.

“Kita tidak ingin berpisah karena marah, tapi ingin berdiri karena mampu. Kita ingin membangun rumah sendiri di mana semua anak Luwu mendapat tempat yang layak,” ucapnya penuh makna.

Ia menutup pernyataannya dengan seruan yang menggugah:

“Jika kita terus diam, ketimpangan ini akan diwariskan. Sudah saatnya Luwu Raya bangkit, bukan untuk menuntut belas kasihan, tapi untuk menunjukkan bahwa kita bisa maju dengan kekuatan sendiri,” tandas Ketua PAN Lutra itu. (accy)