Afrianto Nurdin: Sentralisasi Pencairan Dana Lemahkan Akuntabilitas dan Ekonomi Palopo

PALOPO, TEKAPE.co – Pengamat ekonomi, Afrianto Nurdin, menilai kebijakan sentralisasi otorisasi pencairan dana (SP2D) di tangan kepala daerah secara eksklusif berpotensi menimbulkan moral hazard baru dalam tata kelola keuangan daerah.

Menurutnya, ketika seluruh keputusan keuangan hanya bergantung pada satu aktor, mekanisme akuntabilitas horizontal melalui lembaga legislatif, auditor eksternal, hingga partisipasi publik menjadi lemah.

“Alih-alih memperkuat transparansi, kebijakan seperti ini justru berisiko menciptakan akuntabilitas vertikal semu, di mana kontrol berjalan satu arah dari atas ke bawah tanpa ruang pertanggungjawaban kolektif,” kata Afrianto.

BACA JUGA: Setiap Rupiah Harus Lewat Meja Wali Kota Palopo: Transparansi atau Sentralisasi?

Ia menilai, kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan karena Palopo saat ini tengah mengalami perlambatan ekonomi, terutama di sektor tersier seperti perdagangan, jasa, dan layanan.

Sektor ini merupakan tulang punggung aktivitas ekonomi masyarakat Palopo, namun juga paling sensitif terhadap fluktuasi permintaan jangka pendek.

Data menunjukkan, pertumbuhan sektor tersier di Kota Palopo menurun dari 5,81% pada triwulan I menjadi hanya 3,70% pada triwulan II tahun 2025.

Afrianto menjelaskan, sektor tersebut bergantung pada transaksi harian, proyek jasa pemerintah, serta aktivitas logistik yang membutuhkan kelancaran penyaluran anggaran daerah.

“Dalam situasi ekonomi yang melambat, kebijakan sentralisasi pencairan dana melalui satu pintu justru berpotensi memperparah kontraksi ekonomi, bukan mencegahnya,” tegasnya.

Ia pun mendorong agar kebijakan keuangan daerah tetap berlandaskan prinsip transparansi, efisiensi, dan distribusi kewenangan yang sehat, agar sirkulasi ekonomi di daerah tidak terganggu oleh faktor birokratis maupun politik. (*)