Wali Kota Palopo dan Dinsos Temui Kemensos, Bahas Program Strategis

JAKARTA, TEKAPE.co – Wali Kota Palopo, Naili Trisal bersama Kepala Dinas Sosial Kota Palopo, Zulkifli Halid melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta, Jumat (26/9/2025), kemarin.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Pemkot Palopo diterima langsung oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Naili Trisal menyampaikan sejumlah usulan program strategis yang dinilai sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Palopo.

Beberapa program yang diusulkan antara lain, Pendirian Sekolah Rakyat sebagai alternatif akses pendidikan bagi masyarakat, Migrasi penerima iuran wajib BPJS dari beban APBD Kota Palopo ke Kementerian Sosial.

Kemudian, program Rumah Sejahtera Terpadu (Bedah Rumah) untuk membantu warga yang tinggal di hunian tidak layak dan Dukungan logistik bagi Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Telluwanua dan tambahan logistik untuk Dinas Sosial Kota Palopo.

Wali Kota Naili menegaskan bahwa usulan ini lahir dari kebutuhan nyata masyarakat yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.

“Kami ingin masyarakat Palopo merasakan manfaat nyata dari program sosial yang berpihak pada kebutuhan dasar mereka.”

“Mulai dari akses pendidikan alternatif melalui Sekolah Rakyat, jaminan kesehatan yang lebih terjamin lewat migrasi BPJS, hingga hunian yang layak bagi masyarakat kurang mampu,” ujar Naili.

Ia juga menambahkan bahwa dukungan logistik untuk Kampung Siaga Bencana sangat penting agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi bencana.

“Kami percaya, sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial akan mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Harapan kami, semua usulan ini dapat segera diakomodasi demi keberlangsungan program sosial di Kota Palopo,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Palopo, Zulkifli Halid menjelaskan, usulan yang disampaikan merupakan hasil pemetaan dan kajian lapangan.

“Dari sisi teknis, bantuan logistik untuk KSB dan Dinas Sosial sangat mendesak. Program bedah rumah juga penting untuk mengurangi jumlah warga yang tinggal di hunian tidak layak,” ungkap Zulkifli.

Terkait program jaminan kesehatan, Zulkifli menyebut migrasi penerima iuran BPJS ke Kementerian Sosial akan mengurangi beban APBD Kota Palopo sehingga anggaran dapat dialokasikan ke program sosial lain yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat.

“Kami siap bekerja sama dengan semua pihak agar program yang nantinya disetujui benar-benar tepat sasaran dan memberikan solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Palopo,” pungkasnya. (*)