Kementan Soroti Temuan Beras Oplosan dan Pelanggaran HET, Desak Food Station Lakukan Perbaikan

JAKARTA, TEKAPE.co – Kementerian Pertanian (Kementan) angkat suara menyikapi polemik terkait kualitas beras yang diproduksi PT Food Station Tjipinang Jaya.

Melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Moch Arief Cahyono, Kementan menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan uji laboratorium terhadap sampel beras dari Food Station di lima institusi berbeda.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa beberapa merek beras, seperti Alfamidi Setra Pulen dan Beras Premium Setra Ramos, tidak memenuhi standar mutu beras premium yang telah ditetapkan pemerintah.

Tak hanya soal mutu, Kementan juga menyoroti praktik penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yang dianggap merugikan konsumen serta mencederai prinsip keadilan dalam distribusi pangan.

“Apabila pihak Food Station ingin mendapatkan salinan hasil pengujian, silakan berkoordinasi langsung dengan Satgas Pangan Mabes Polri.

Semua hasil ada di tangan mereka dan saat ini sedang dalam proses pendalaman,” ujar Arief, Jumat, 19 Juli 2025.

Di tengah sorotan terhadap kualitas beras, Kementan juga menanggapi informasi yang beredar di media.

Salah satu pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang mengaku mendapat pesanan 10 ton beras dari seorang anggota DPRD DKI Jakarta.

Beras itu dikemas dalam 2.000 karung lima kilogram yang isinya merupakan campuran dari berbagai jenis beras, alias beras oplosan. Praktik ini, menurut pengakuan pedagang yang enggan disebut namanya, sudah lazim dilakukan untuk menekan harga produksi dan meraup keuntungan lebih.

“Kementan tidak akan menutup mata terhadap praktik-praktik curang yang merugikan rakyat,” kata Arief.

Ia pun meminta PT Food Station dan pihak-pihak terkait untuk segera mengambil langkah perbaikan.

“Daripada sibuk membantah isu di media, kami ingin melihat aksi konkret dalam memastikan mutu beras sesuai standar dan harga tetap terjangkau,” imbuhnya.

Senada dengan Arief, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya juga menyampaikan temuan yang mengejutkan dari hasil inspeksi mendadak dan investigasi Satgas Pangan bersama Kementan.

Sedikitnya 212 merek beras diduga merupakan hasil oplosan antara beras medium dan premium, namun dijual dengan label dan harga premium.

“Kami tidak akan tolerir praktik manipulatif seperti ini. Jangan main-main dengan rakyat, mencampur beras lalu menjualnya mahal. Ini bukan sekadar pelanggaran ekonomi, tapi juga persoalan moral,” ujar Amran.

Mentan juga mempertanyakan logika harga beras yang melambung, padahal kondisi produksi nasional tengah dalam tren positif.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi beras nasional pada Januari–Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, meningkat 14,09 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 21,88 juta ton.

“Produksi melimpah, stok aman. Tidak ada alasan bagi siapa pun untuk memainkan harga dan menipu masyarakat lewat kualitas beras yang dimanipulasi,” ujar Amran tegas.

Kementan menyatakan komitmennya untuk terus mengawal distribusi pangan agar tetap adil, bermutu, dan terjangkau.

Koordinasi akan terus dilakukan dengan Satgas Pangan, Bareskrim Polri, dan lembaga pengawasan lain guna menindak setiap pelanggaran yang merugikan masyarakat.(*)