Pemkab Jawab Sorotan Fraksi DPRD Luwu Timur, Wabup Jelaskan Soal Infrastruktur Hingga Banjir Burau

MALILI, TEKAPE.co — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur, Kamis (17/7/2025), menjadi ajang penyampaian jawaban resmi Pemerintah Daerah terhadap beragam sorotan fraksi-fraksi DPRD, sekaligus penyerahan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Wakil Bupati Luwu Timur, Hj Puspawati Husler, mewakili Bupati Irwan Bachri Syam, membacakan sambutan dan tanggapan pemerintah daerah yang menyasar satu per satu pokok pandangan dari lima fraksi DPRD.

“Semua masukan dan kritik yang disampaikan melalui pemandangan umum fraksi adalah bentuk perhatian serius terhadap arah kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah daerah tentu menyambutnya dengan komitmen untuk menindaklanjuti secara bertahap dan konkret,” kata Puspawati.

Fraksi NasDem: Soroti Proyek Besar yang Belum Tuntas

Menjawab sorotan Fraksi NasDem terkait proyek-proyek strategis seperti Pasar Tomoni, Islamic Center, dan Rumah Sakit Atue, pemda menjelaskan bahwa kendala teknis dan administratif memang terjadi.

Proyek Pasar Tomoni misalnya, baru rampung 94,47% hingga batas waktu Maret 2025. Pemerintah telah mengambil langkah sesuai kontrak, termasuk pemotongan pembayaran dan penagihan jaminan dari rekanan.

Sementara Islamic Center akan dilanjutkan tahun 2026 setelah dilakukan penyempurnaan desain secara total. Untuk RS Atue, finishing bangunan dilakukan tahun ini dan pengadaan alat kesehatan dijadwalkan pada tahun depan.

Pemerintah juga menyatakan sependapat bahwa alokasi anggaran seharusnya tidak hanya mengejar penyerapan, tapi juga memastikan hasil dan dampaknya dirasakan masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan: Desak Kendali atas SILPA dan Pendapatan Lain-lain

Menjawab Fraksi PDI Perjuangan, pemda menyebutkan bahwa SILPA Rp20,9 miliar pada 2024 berasal dari dana BOS, BLUD, dan sisa transfer pusat. Dana ini akan jadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan anggaran ke depan.

Terkait rendahnya realisasi pendapatan dari sumber lain-lain (61,66%), pemda mengakui adanya keterlambatan hibah listrik dan scrap.

Solusinya adalah mengubah skema hibah dalam bentuk barang dan memperkuat koordinasi dengan PLN.

Fraksi Golkar: Apresiasi, Tapi Tetap Harap Perbaikan

Fraksi Golkar memberi catatan apresiatif terhadap kinerja keuangan pemda.

Pemerintah menyambut baik penghargaan tersebut sebagai motivasi untuk terus memperbaiki kinerja fiskal dan layanan publik berbasis anggaran.

Fraksi GPR: Desak Solusi untuk Banjir Burau dan Evaluasi Kinerja OPD

Fraksi GPR menekankan pentingnya evaluasi sistem penganggaran di OPD dan meminta solusi terhadap banjir rutin di Desa Lagego, Lauwo, dan Burau Pantai.

Menjawab hal itu, pemda menyatakan siap menurunkan tim teknis ke lokasi dan akan segera berkoordinasi dengan pihak PTPN XIV guna memperbaiki fasilitas umum yang terdampak banjir.

Pemerintah juga akan lebih selektif dalam menyusun RKA serta memaksimalkan belanja dan kinerja pegawai.

Fraksi PAN: Dari Jalan Tani, Air Bersih, Hingga Pemerataan Guru

Fraksi PAN menyoroti ketimpangan informasi antara pemda dan pemerintah desa. Menanggapi itu, pemda berjanji akan memperkuat koordinasi pembangunan ke depan, termasuk melalui forum resmi Bapperida.

Untuk infrastruktur air bersih di Desa Maramba dan Matano, pemda menyebutkan pembangunan reservoir sudah dilakukan dan perlu peningkatan.

Adapun pembangunan jalan tani, menurut pemda, kerap terkendala karena belum adanya hibah lahan dari warga.

Soal pemerataan guru dan sarana pendidikan, pemda akan melakukan inventarisasi dan mengevaluasi distribusi tenaga pengajar agar lebih adil dan merata di seluruh wilayah. (*)