Banjir Tak Kunjung Teratasi di Burau, DPRD Lutim Desak Pemda dan PTPN Bertindak

MALILI, TEKAPE.co – Banjir tahunan yang terus melanda tiga desa di Kecamatan Burau, yakni Lauwo, Lagego, dan Burau Pantai, menuai kritik tajam dari DPRD Luwu Timur.

Dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (16/7/2025), dua fraksi—Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) dan PDI Perjuangan—kompak meminta pemerintah daerah dan pihak PTPN segera mengambil langkah tegas.

Juru Bicara Fraksi GPR, Rusdi Layong, menyebut bahwa penyebab utama banjir tak lepas dari aktivitas perusahaan perkebunan yang kurang terkendali.

“Kami nilai PTPN PKS Luwu di Burau menjadi salah satu biang terjadinya banjir. Pemda harus segera berkoordinasi agar ada solusi konkret, bukan sekadar reaksi sesaat,” ujar Rusdi.

Rusdi juga menekankan pentingnya normalisasi sungai dan saluran air, terutama di wilayah Angkona dan Manakae, yang menurutnya belum tertangani secara maksimal.

Sementara itu, anggota Fraksi GPR, Zarkawi Hamid, memperingatkan bahwa kondisi banjir di Burau telah memasuki fase krisis lingkungan.

“Debit air makin tinggi, warga jadi korban terus. Ini tak bisa dianggap rutinitas musim hujan. Harus ada penanganan jangka panjang yang serius,” tegasnya.

Fraksi PDI Perjuangan turut menyuarakan hal serupa. Anggotanya, Harisal, S.Si, mendorong agar PTPN menjalankan tanggung jawabnya secara penuh, termasuk membangun infrastruktur pengendali banjir dan memperbaiki sistem drainase.

“Pemda juga perlu fokus pada pelebaran sungai di Desa Lagego. Kalau dua pihak ini jalan, insyaallah banjir bisa terkendali,” ucap Harisal.

Para legislator sepakat bahwa penyelesaian banjir di Burau tak bisa ditunda lagi. Pemerintah daerah dan pihak perusahaan harus berbagi tanggung jawab demi melindungi warga dan lingkungan dari dampak banjir yang terus berulang. (*)