Pemkab Luwu Timur Tegaskan Komitmen Kawal Perizinan Bersih

LUWU TIMUR, TEKAPE.co – Wakil Bupati Luwu Timur, Hj Puspawati, mengikuti rapat virtual yang digelar Kementerian Dalam Negeri sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepahaman pengawasan perizinan daerah, Selasa (6/5/2025).

Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat pimpinan Kantor Bupati, yang turut dihadiri jajaran terkait.

Zoom Meeting tersebut menjadi lanjutan dari kesepakatan yang telah ditandatangani pada 4 Februari 2025 antara Kemendagri, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

Tujuannya: memperkuat pengawasan terhadap tata kelola perizinan di seluruh daerah di Indonesia.

Wabup Puspawati didampingi oleh Plt Kepala DPMPTSP serta Kepala Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

Mereka memastikan bahwa Luwu Timur mendukung penuh upaya pemerintah pusat dalam membangun sistem perizinan yang bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

“Perizinan harus menjadi pintu masuk yang ramah bagi investasi, bukan hambatan. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh elemen pengawasan sangat diperlukan,” tegas Wabup usai rapat.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sebagai langkah strategis menciptakan layanan publik yang efektif dan terpercaya.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyatakan komitmennya untuk terus mendorong perbaikan sistem perizinan daerah dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas, sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang pro-rakyat dan pro-investasi. (*)