OPINI: Demokrasi dan Harapan Kesejahteraan

Oleh: Ummung Kallang

Keyakinan bahwa Demokrasi merupakan sistem politik yang paling tepat untuk dijadikan sebagai sistem ketatanegaraan republik ini tidak lahir begitu saja, namun lahir dari berbagai dinamika yang berkepanjangan dan termasuk secara historis terdapat keselarasan dengan akar kebudayaan bangsa ini dimasa lalu. 

Dengan demikian, maka para founding father bangsa ini sangat kokoh mempertahankan Demokrasi sebagai sistem ketatanegaraan yang dituangkan ke dalam konstitusi Negara. meskipun dalam perjalanannya, Demokrasi di negeri ini mengalami pola yang berbeda-beda disetiap era kepemimpinan nasional.

Dari Rakyat, oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat adalah konsepsi utama Demokrasi dengan harapan mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara umum. Kira-kira begitulah gagasan ideal Demokrasi yang akan melahirkan pemerintahan yang “Good Governance”. 

Akan tetapi, kenyataan perjalanan pemerintahan bangsa ini dari masa ke masa sangat berbeda dengan gagasan ideal demokrasi yang semangat dasarnya mengutamakan kepentingan rakyat diatas segalanya. 

Hingga hari ini, Kita hampir tiap waktu disuguhi informasi-informasi yang buruk dengan banyaknya kasus penyimpangan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

Praktik kehidupan berdemokrasi yang mencita-citakan kesejahteraan bagi seluruh anak bangsa belum dapat disaksikan dan dirasakan secara bersama. Pertanyaannya, mengapa demikian? Yah, tentu jawabnya akan beragam berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang dilakukan. 

Namun, yang membuat Kita resah secara bersama-sama adalah praktik Kolusi, Nepotisme dan Korupsi (KNK) yang semakin meluas hingga kepelosok negeri. Proses pergantian kepemimpinan dari pusat hingga daerah secara rutin dilaksanakan, namun modus Kolusi, Nepotisme dan Korupsi pun semakin kreatif dilakukan oleh para pegiat kejahatan demokrasi. 

Setiap periode kepemimpinan yang baru, harapan tentang kesejahteraan bersama pun semakin besar yang segera terwujud, namun hingga akhir kepemimpinan harapan besar itu tak kunjung nyata. 

Pengalaman tersebut melahirkan ragam apatisme masyarakat, seperti: ketidakpedulian masyarakat terhadap pembayaran pajak, ketidakpedulian masyarakat terhadap partispasi politik, ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara, dan berbagai macam ketidakpedulian yang lainnya. 

Beberapa bulan yang lalu, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dilantik sebagai tanda dimulainya kepemimpinan baru secara Nasional, menyusul pada februari ini Pelantikan Gubernur dan wakil Gubernur sebagai kepala daerah tingkat provinsi serta pelantikan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagai kepala daerah tingkat kabupaten/kota menandai dimulainya kepemimpinan baru di tingkat daerah. 

Dibawah kepemimpinan yang baru dari nasional hingga daerah diharapkan dapat berjalan secara terintegrasi sehingga janji-janji politik untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa benar-benar dapat menjadi kenyataan. Komitmen untuk menghilangkan praktik Kolusi, Nepotisme dan Korupsi pun sangat diharapkan oleh Masyarakat umum agar kekayaan negara benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan khalayak. 

Penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh hanya berfokus pada tata kelola dan mekanisme tekhnis tetapi sangat perlu penguatan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan sebagai basic dalam menjalankan kekuasaan dan menjadi benteng dari penyimpangan-penyimpangan kewenangan dan kekuasaan yang dijalankan.

Tata kelola dan mekanisme tekhnis pemerintahan yang sangat baik sekalipun jika tidak dijalankan oleh orang yang baik, maka sangat berpotensi untuk disalahgunakan, begitupun sebaliknya orang yang paling baik dengan tata kelola dan mekanisme tekhnis pemerintahan yang buruk maka tidak akan berjalan dengan baik. 

Oleh karena itu, perlu keselarasan antara tata kelola dan mekanisme teknis pemerintahan yang baik dengan orang yang baik sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan begitu, Demokrasi tidak hanya menjadi sistem pemerintahan tetapi lebih dari itu, Demokrasi akan menjadi kultur kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.