Ratusan Honorer Tuntut Kejelasan Status di DPRD Palopo

PALOPO, TEKAPE.co – Ratusan tenaga honorer dari berbagai instansi di lingkup Pemkot Palopo mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, Senin 3 Januari 2025.

Aksi damai ini dilakukan untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kejelasan status sebagai tenaga honorer.

Ketua Forum Honorer Kota Palopo, Ahmad, menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan desakan agar DPRD memberikan penjelasan mengenai status tenaga honorer, baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu.

BACA JUGA: DPMPTSP Luwu Utara Diduga Lepas Tangan dalam Kasus Perizinan Gerai Ritel Modern

“Kami berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun, sejauh ini belum ada solusi yang nyata,” ujar Ahmad.

Para honorer tersebut menuntut kejelasan mengenai pengangkatan mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terutama bagi tenaga honorer paruh waktu yang statusnya hingga kini masih belum jelas.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Palopo, Alfri Jamil, mengakui bahwa aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia.

BACA JUGA: DPRD Palopo Dorong Pengadaan Staf Fraksi untuk Perkuat Kinerja Legislatif

“Tuntutan utama mereka adalah kepastian hukum terkait pengangkatan, terutama karena banyak dari mereka sudah mendekati usia pensiun dan khawatir kehilangan kesempatan menjadi ASN,” jelas Alfri Jamil.

Ia menambahkan, banyak tenaga honorer yang telah mengikuti tes tahap pertama namun masih berstatus pegawai paruh waktu tanpa kejelasan lebih lanjut. Para honorer juga berharap honorarium yang diterima setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) setempat.

Sementara itu, anggota DPRD Palopo, Bata Manurung, menyatakan bahwa pihaknya memahami kondisi yang dialami para tenaga pendidik. DPRD, katanya, berupaya mencari regulasi yang dapat meningkatkan insentif guru honorer swasta tanpa melanggar peraturan yang ada.

BACA JUGA: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Palopo Jadi Perhatian Dinsos

“Kami ingin membuat aturan yang bisa menunjang kehidupan teman-teman honorer. Namun, ada aturan yang perlu kami konsultasikan agar kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Mari kita bersama-sama mencari solusi,” pungkas Bata Manurung. (*)