EDITORIAL: Pilih Pemimpin Berdasarkan Karakter dan Programnya

RABU 27 November 2024, mencatatkan sejarah demokrasi di Indonesia. Pilkada serentak pertama digelar di seluruh Indonesia.

Ajang pemilihan pemimpin daerah ini penting untuk melihat siapa figur pemimpin yang akan dipilih.

Dalam konteks demokrasi, pemilihan kepala daerah bukan sekadar ritual politik lima tahunan, melainkan momentum strategis untuk menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemimpin daerah memiliki peran sentral sebagai penggerak pembangunan dan pembuat kebijakan, yang langsung berdampak pada kehidupan rakyat.

Oleh karena itu, memilih calon pemimpin yang memiliki karakter peduli, merakyat, dan berkomitmen pada program pro rakyat adalah keharusan yang tidak bisa ditawar.

Pemimpin Peduli dan Merakyat: Pilar Utama Kepemimpinan Efektif

Karakter peduli dan merakyat adalah modal dasar seorang pemimpin, yang mampu memahami kebutuhan masyarakat secara langsung.

Dalam teori servant leadership yang dikembangkan oleh Robert K. Greenleaf, seorang pemimpin ideal adalah mereka yang melayani masyarakat dengan sepenuh hati, memprioritaskan kepentingan rakyat, dan berempati terhadap kondisi sosial di sekitarnya.

Seorang pemimpin yang peduli tidak hanya hadir saat kampanye, tetapi juga konsisten membangun komunikasi yang transparan, dan mendengar aspirasi masyarakat selama masa jabatannya.

Selain itu, dalam teori transformational leadership, Bass dan Avolio menekankan bahwa pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan mentransformasikan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Hal ini hanya dapat dicapai, jika seorang pemimpin memiliki hubungan yang dekat dengan rakyatnya, sehingga kepercayaan dan legitimasi dapat terbangun dengan kokoh.

Program Pro Rakyat: Manifestasi Kepemimpinan Visioner

Program yang berpihak pada rakyat harus menjadi prioritas dalam visi dan misi setiap calon pemimpin daerah.

Amartya Sen, dalam teori capability approach, menekankan bahwa pembangunan harus difokuskan pada peningkatan kemampuan masyarakat, untuk menjalani kehidupan yang layak.

Dengan demikian, kebijakan yang dirancang oleh pemimpin harus bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial.

Kebijakan pro rakyat juga harus bersifat inklusif, menjangkau kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan perempuan.

Sebagai contoh, program penyediaan layanan kesehatan gratis, subsidi pendidikan, atau penciptaan lapangan kerja berbasis komunitas lokal adalah langkah konkret yang menunjukkan keberpihakan pada rakyat.

Konsekuensi Memilih Pemimpin yang Tidak Peduli

Sebaliknya, memilih pemimpin yang tidak peduli dan hanya mementingkan kelompok tertentu, akan membawa konsekuensi serius bagi daerah. Tidak sedikit daerah yang mengalami stagnasi pembangunan, karena kebijakan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Fenomena ini sering terjadi ketika seorang pemimpin lebih fokus pada kepentingan politik jangka pendek, daripada pelayanan publik.

Kepemimpinan yang tidak berpihak pada rakyat, juga dapat memperbesar ketimpangan sosial dan memperburuk kualitas hidup masyarakat.

Dalam teori public choice, James Buchanan menjelaskan bahwa pejabat publik yang hanya mengejar kepentingan pribadi atau kelompoknya, cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat luas.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar-benar memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Menutup Celah dengan Partisipasi Aktif

Tanggung jawab untuk memilih pemimpin yang peduli dan merakyat tidak hanya berada pada kelompok tertentu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan.

Masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas dan kritis, dengan mempertimbangkan rekam jejak, visi-misi, dan program kerja para kandidat.

Partisipasi aktif dalam proses politik, seperti menghadiri debat publik dan mengevaluasi program kerja, akan memastikan pemimpin yang terpilih benar-benar memiliki komitmen untuk melayani rakyat.

Perlu diingat, memilih pemimpin daerah yang peduli dan merakyat, bukan hanya soal memilih individu, tetapi tentang memilih masa depan daerah yang lebih baik.

Dengan landasan kepemimpinan yang melayani dan program kerja yang pro rakyat, kita dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Mari bersama-sama menciptakan perubahan yang nyata, dengan bijak menggunakan hak pilih kita. (*)