Terkesan Diacuhkan Pemda, Mahasiswa Ngadu ke Senator Waris Halid Soal Keberpihakan PT Vale ke Masyarakat Lokal

PALOPO, TEKAPE.co – Keberpihakan PT Vale Indonesia ke masyarakat lokal di Tana Luwu dinilai masih sangat kurang.

Pasalnya, perhatian perusahaan terhadap peningkatan kualitas SDM di Tana Luwu masih kurang. Belum lagi dikabarkan jika pasukan bahan baku pangan di PT Vale mayoritas masih didatangkan dari luar daerah.

Kurangnya perhatian perusahaan ini disinyalir juga karena tidak adanya perhatian serius dari pemerintah daerah (Pemda) dalam mengoordinasikan ke pihak perusahaan.

Hal itulah membuat perwakilan mahasiswa di Tana Luwu, Muh Fahmi, mengadukan permasalahan itu ke Pimpinan Komite II DPD RI, Andi Abdul Waris Halid, saat reses perdana di Kota Palopo, Minggu 3 November 2024.

Fahmi, yang juga aktivis GMNI menjelaskan, sebagian besar bahan baku pangan di PT Vale masih dipasok dari luar Tana Luwu.

“Ini menunjukkan rendahnya perhatian perusahaan dan pemerintah daerah dalam mendukung petani dan nelayan lokal, sebagai pemasok utama. Sehingga dibutuhkan kebijakan yang lebih proaktif untuk memberdayakan masyarakat setempat, agar dapat meningkatkan kemandirian pangan di Tana Luwu, serta menggerakkan ekonomi lokal,” katanya.

Selain itu, kata dia, proses seleksi vendor atau perusahaan mitra di PT Vale, masih dinilai kurang transparan, sehingga masyarakat lokal merasa kurang mendapat kesempatan optimal.

“Diperlukan kebijakan yang mendukung pelaku usaha lokal agar lebih terlibat dalam rantai pasok perusahaan, demi menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar dan memberikan manfaat langsung bagi merek,” katanya.

Kemudian, PT juga masih kurang memperhatikan peningkatan kualitas SDM lokal. Hal itu dapat dilihat dari kurangnya pemberian beasiswa perusahaan kepada anak-anak di Tana Luwu secara umum.

Konflik PT Vale dengan Petani Merica di Loeha Raya yang Terkesan Diacuhkan Pemerintah

Keluhan lainnya adalah persoalan konflik antara PT Vale dan petani merica di Loeha Raya, yang berdampak pada keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat.

“Sayangnya, pemerintah daerah terkesan menghindar dari konflik ini, padahal kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mediasi dan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Sebagaimana salah satu motto dalam pemerintahan: di setiap permasalahan, pemerintah harus hadir memberi solusi,” katanya.

Mudahkan Jalur Koordinasi, Senator Waris Halid: Kalau Ada Aspirasi Silahkan Sampaikan ke Stafsus Saya di Palopo

Menanggapi keluhan mahasiswa tentang sejumlah persoalan di Tana Luwu, Waris Halid menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti permasalahan tersebut, dengan melakukan komunikasi ke pihak terkait.

“Aspirasi ini akan kami bawa ke rapat komite untuk dibahas bersama. Kalau perlu, kami bisa agendakan untuk pemanggilan pihak terkait,” tandasnya.

Waris Halid juga mengatakan, untuk memudahkan jalur koordinasi dengan masyarakat, khususnya di wilayah Tana Luwu, maka ia menunjuk staf khusus (Stafsus) yang menjadi perpanjangan tangannya di Tana Luwu.

“Untuk memudahkan koordinasi, silakan komunikasi ke Pak Abidin Arief, beliau stafsus saya di wilayah Luwu Raya,” ujarnya.

Waris juga mengungkapkan, komitmennya u untuk Tana Luwu bukan tanpa alasan. Ia mengaku dirinya juga asalnya dari Tana Luwu. Buyutnya dari Malangke. Sehingga dirinya adalah bagian dari perwakilan Tana Luwu di senayan, yang siap memperjuangkan kepentingan daerah.

Berikut sejumlah permasalahan di Tana Luwu yang disampaikan kepada Senator Andi Abdul Waris Halid, Wakil Komite II DPD RI:

1. Ketergantungan Bahan Baku Pangan PT Vale pada Pasokan dari Luar Tana Luwu

Sebagian besar bahan baku pangan di PT Vale masih dipasok dari luar Tana Luwu, menunjukkan rendahnya perhatian perusahaan dan pemerintah daerah dalam mendukung petani dan nelayan lokal sebagai pemasok utama. Dibutuhkan kebijakan yang lebih proaktif untuk memberdayakan masyarakat setempat agar dapat meningkatkan kemandirian pangan di wilayah tersebut serta menggerakkan ekonomi lokal.

2. Kurangnya Transparansi dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal sebagai Vendor atau Mitra di PT Vale

Proses seleksi vendor dan mitra di PT Vale masih dinilai kurang transparan, sehingga masyarakat lokal merasa kurang mendapat kesempatan optimal. Diperlukan kebijakan yang mendukung pelaku usaha lokal agar lebih terlibat dalam rantai pasok perusahaan, demi menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar dan memberikan manfaat langsung bagi mereka.

3. Krisis Listrik yang Berlarut di Luwu Timur

Luwu Timur sering mengalami pemadaman listrik meskipun PLTA PT Vale telah menyumbangkan 8 MW ke PLN. Dibutuhkan perhatian lebih dari pemerintah untuk memastikan pasokan listrik yang stabil bagi masyarakat Luwu Timur, serta melakukan evaluasi terhadap alokasi daya yang dihasilkan guna memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat lokal.

4. Konflik PT Vale dengan Petani Merica di Loeha Raya yang Terkesan Diacuhkan Pemerintah

Konflik antara PT Vale dan petani merica di Loeha Raya berdampak pada keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat. Sayangnya, pemerintah terlihat menghindar dari konflik ini, padahal kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mediasi dan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Sebagaimana salah satu motto dalam pemerintahan: di setiap permasalahan, pemerintah harus hadir memberi solusi.

5. Kurangnya Komitmen Perusahaan dalam Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal

Perusahaan di sektor tambang dan perkebunan masih minim dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal, terlihat dari terbatasnya program beasiswa dan pelatihan yang diberikan. Diharapkan perusahaan-perusahaan tersebut lebih berperan aktif melalui program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal serta meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

6. Konflik Lahan di Masmindo dan Pengrusakan Hutan Lindung

Aktivitas eksplorasi di Masmindo memicu konflik lahan dan kerusakan hutan lindung, yang mengancam ekosistem lokal. Pemerintah diharapkan menegakkan regulasi lingkungan secara tegas, memastikan transparansi dari pihak perusahaan terkait dampak lingkungan, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan serta pemulihan lingkungan guna mencegah kerusakan lebih lanjut.

7. Kurangnya Pabrik Pengolahan Gabah di Luwu Raya

Meskipun Luwu Raya merupakan penghasil gabah utama, belum tersedia pabrik pengolahan beras berstandar nasional yang dikelola pemerintah. Akibatnya, pengolahan gabah bergantung pada pihak luar, mengurangi nilai tambah bagi petani lokal. Diharapkan pemerintah dapat mendirikan pabrik pengolahan gabah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung sektor pertanian lokal.

8. Banjir Berkepanjangan di Malangke

Banjir berkala di Malangke hingga kini belum mendapatkan solusi efektif dari pemerintah, menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah diharapkan segera menyusun strategi pengendalian banjir yang komprehensif dan melibatkan masyarakat setempat dalam upaya mitigasi yang berkelanjutan.

9. Konflik Pertambangan Emas Ilegal di Rampi

Kegiatan tambang emas ilegal di Rampi mengakibatkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang mengganggu masyarakat sekitar. Pemerintah diharapkan menindak tegas kegiatan tambang ilegal tersebut serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dampak negatif tambang ilegal. Kepastian hukum bagi masyarakat Rampi juga sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan jangka panjang.

10. Pelebaran Jalan Nasional Trans Sulawesi: Parepare – Palopo – Malili

Jalan Nasional Trans Sulawesi, khususnya ruas Parepare – Palopo – Malili, diharapkan dapat dilebarkan menjadi dua jalur, serupa dengan Jalan Poros Makassar – Parepare, untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung arus ekonomi antarwilayah.

11. Pengawasan Lebih Ketat terhadap Kawasan Hutan di Wilayah Pegunungan

Kawasan hutan di wilayah pegunungan sekitar Kota Palopo sering menjadi penyebab banjir saat musim hujan. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta kebijakan lingkungan yang tegas untuk mencegah alih fungsi lahan yang merusak daya dukung lingkungan.

12. Pembangunan Menara Telekomunikasi di Wilayah Battang Barat yang Masih Blank Spot

Wilayah Battang Barat, Kota Palopo, hingga saat ini masih belum memiliki jaringan telekomunikasi yang memadai dan berada di area blank spot. Diharapkan pemerintah dapat memfasilitasi pembangunan menara telekomunikasi (BTS) di wilayah tersebut untuk memastikan akses komunikasi yang merata bagi seluruh masyarakat.