Didukung Bupati dan DPRD Lutim, Komnas HAM Apresiasi Penyelesaian Konflik PT Vale di Blok Tanamalia

MAKASSAR, TEKAPE.co — Bupati Luwu Timur Budiman dan Ketua DPRD Luwu Timur (Lutim) mendukung langkah yang dilakukan PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) dalam membuka ruang dialog bersama Masyarakat di Tanamalia, guna mencari solusi terkait riak-riak yang ada.

Hal tersebut disampaikan pada kegiatan Forum Group Discussion Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Membangun Skema Penyelesaian Konflik Tenurial Dalam Wilayah PPKH PT Vale.’

Kegiatan ini dilakukan secara hybrid, di Hotel Claro, Makassar, Rabu (11/10/2023).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional dan Sekaligus Sekretaris Jendral Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr Bambang Hendroyono, Direktur Penanganan Konflik Tenure dan Hutan Adat, Muhammad Said, Social Safeguard Specialis, Dr Rimun Wibowo, Jaksa Fungsional Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI, DR Muhammad Ibnu Fajar Hakim, Ketua Departemen Kehutanan Unhas, Dr Syamsu Rijal.

Juga ada Komisioner Komnas HAM Dwi Hartono, Associated Program For International Laww, Henry Tomas Simarmata, Kepala Deputi 2 Kantor Staf Presiden (KSP)/ Mantan Direktur WALHI Nasional, Abetnego Tarigan, Kordinator Hubungan Mineral Kementeruan ESDM, Imam Bustam, Bupati Luwu Timur Budiman, Ketua DPRD Luwu Timur Aripin, Wakil Ketua DPRD Luwu Timur Siddik BM, Aktivitis Perempuan Sulsel Emma Husain, Kepala Desa di 5 Desa Loeha Raya, Perwakilan LSM Yayasan Bumi Sawerigading, Presidium Forum Masyarakat Petani Loeha Raya, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda Loeha Raya.

Menurut Bupati Lutim Budiman, apa yang dilakukan PT Vale patut diapresiasi dengan melibatkan pemerintah dan Masyarakat di Tanamalia dalam mencari solusi demi kepentingan bersama, yaitu mensejahterakan masyarakat.

“Upaya yang dilakukan PT Vale ini sangat positif dengan menghadirkan masyarakat dan pemerintah, untuk mendengarkan penjelasan dari akademisi mengenai aturan yang harus diikuti,” katanya.

Budiman mengaku optimis permasalahan di Tanamalia akan cepat selesai ketika PT Vale terus membuka ruang diskusi, serta memperbaiki komunikasi dengan masyarakat.

“Masyarakat agar tetap tenang, sambil kita bersama-sama mencari solusi terbaik yang dapat menguntungkan perusahaan dan masyarakat. Saya juga berharap dengan kehadiran PT Vale selama 55 tahun dapat terus melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang telah dilakukan selama ini dan bisa dirasakan seluruh masyarakat di Lutim,” jelasnya.

Apresiasi juga disampaikan Ketua DPRD Lutim Aripin. Menurutnya, PT Vale terus melakukan pendekatan humanis dengan membangun diskusi baik di lapangan bersama masyarakat dan pemerintah setempat sampai ke pemerintah pusat.

“Ini adalah langkah yang sangat baik dari PT Vale, tentunya sulit dilakukan oleh perusahaan lain. Untuk itu, atas nama Ketua DPRD memberikan apresiasi yang sangat tinggi,” ujarnya.

Disisi lain, Aripin berharap agar riak-riak tidak berkelanjutan diharapkan segera dapat membentuk tim yang melibatkan semua pihak, sehingga permasalahan Tanamalia bisa cepat mendapatkan solusi terbaik.

Aripin mengaku, sebelumnya tidak ada permasalahan Masyarakat dengan PT Vale, hanya saja belakangan hal tersebut terjadi karena ada beberapa pihak masuk ke Masyarakat yang memicu hadirnya kelompok masyarakat tolak tambang.

Untuk itu, PT Vale bersama pemerintah harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tersebut bahwa kehadiran PT Vale bukan merugikan masyarakat, tetapi menghadirkan asas manfaat yang besar bagi masyarakat.

“Kita harus tahu bahwa PT Vale telah membantu masyarakat Loeha Raya sejak 2001 melalui dana CSR. Bantuan diberikan kepada petani lada seperti pengadaan pupuk, sehingga perekonomian masyarakat mulai membaik,” katanya.

Sebelum PT Vale memberikan bantuan kepada masyarakat, rumah di Loeha Raya masih dalam kawasan hutan lindung, namun berkat bantuan PT Vale lahan perumahan masyarakat bisa keluar dari kawasan hutan lindung.

“Sehingga saya ingin menyampaikan, bahwa PT Vale sangat berjasa bagi Loeha Raya,” paparnya.

Demikian pula disampaikan Wakil Ketua DPRD Lutim, Siddik. Dia menegaskan, PT Vale sudah banyak memberikan kontribusi positifnya di Luwu Timur, tentunya kehadirannya patut didukung.

Apa yang terjadi di Tanamalia, bukan karena Masyarakat yang tidak menginginkan kehadiran PT Vale tapi adanya pihak luar yang masuk memecah belah Masyarakat.

“Praktik pertambangan PT Vale sudah sangat bagus, dibandingkan dengan perusahaan tambang lainnya beroperasi di Luwu Timur. Komitmennya sangat bagus untuk membawa perubahan di Tanamalia,” tegasnya

Dari sisi kontribusi ekonomi, Siddik mengungkapkan, PT Vale memberi kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp416 miliar per tahun bila dibandingkan perusahaan lainnya.

Begitupun dari sisi pengelolaan lingkungan, setiap selesai menambang kembali menghutankan area tersebut.

“Setiap kali selesai menambang, PT Vale mengembalikan area tersebut menjadi hutan. Sementara Perusahaan lainnya tidak seperti itu. Maka dari itu, penting untuk mendukung agar PT Vale tetap beroperasi di Tanamalia dengan tetap memberdayakan masyarakat,” paparnya.

Sementara, Acting CTO Muhammad Jinan Syakir yang hadir membuka FGD menyampaikan paparan terkait praktik pertambangan berkelanjutan yang diusung oleh PT Vale, khususnya dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

FGD ini adalah bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan komitmen dari salah satu nilai dan perilaku utama perseroan, yaitu menghargai bumi dan masyarakat, dengan mendengarkan dan melibatkan masyarakat luas secara aktif dalam dialog terbuka dan transparan.

Jinan menyatakan, sesuai dengan rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pemerintah, PT Vale harus segera melanjutkan program eksplorasi di Blok Tanamalia.

“Dengan terbitnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) eksplorasi pada 2021, maka Oktober 2021 proyek ini dimulai secara bertahap dengan menurunkan 20 rig untuk mendukung kegiatan eksplorasi. Namun pada Agustus 2023, proyek dihentikan sementara untuk mencegah terjadinya konflik antara perusahaan dan masyarakat,” jelasnya.

Jinan menjelaskan, melalui Proyek Tanamalia, perseroan akan mengubah sumber daya alam menjadi sumber kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan.

“Perseroan berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan Indonesia, dengan mendorong kawasan operasi menjadi kawasan mandiri. Tanamalia memiliki potensi sumber daya nikel dengan prospek yang baik, dan karenanya perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk mengetahui secara lebih pasti besarannya,” paparnya.

Masyarakat Minta Praktik Pertambangan Baik PT Vale Diterapkan di Loeha Raya

Keinginan besar Masyarakat lima desa di Loeha Raya agar PT Vale bisa hadir beraktivitas terungkap dalam FGD.

Perwakilan kepala desa di Loeha Raya sepakat untuk menghentikan polemik tersebut dengan menghadirkan solusi yang dapat menguntungkan perusahaan dan masyarakat.

Menurut para kepala desa, sebenarnya PT Vale dapat hidup berdampingan dengan petani atau masyarakat.

Kepala Desa Loeha Hamka Tandioga mengatakan, posisi kepala desa netral yang senantiasa ingin mencari solusi terbaik, sehingga polemik di Tanamalia dapat selesai dengan tidak ada yang dirugikan.

“Kami ingin semua pihak merasakan dampak positifnya, masyarakat untung dan perusahaan juga melanjutkan operasinya,” katanya.

Hamka Tandioga mengaku optimistis hadirnya PT Vale dapat menjadikan Tanamalia seperti Sorowako yang yang telah sejahtera.

“Kita tidak bisa pungkiri bahwa keberadaan PT Vale di Tanamalia belum terlalu maksimal memberikan dampak peningkatan ekonomi, sebab PT Vale baru melakukan eksplorasi, belum beroperasi secara penuh. Untuk itu, kita perlu mendukung PT Vale agar cepat menyelesaikan eksplorasi,” paparnya.

Perwakilan Masyarakat lainnya dari unsur pemuda, Forum Masyarakat Petani Lada Loeha Raya (FORMULA), melaluI Sekretaris FORMULA Rustam mengungkapkan, kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik, antara PT Vale dengan masyarakat.

“Karena sebenarnya hal seperti ini yang kita harapkan, bagaimana kita bisa berdiskusi dengan pihak terkait, baik dari PT Vale maupun dari pemerintah, sehingga kita bisa mendapatkan solusi terbaik, dan opini yang beredar di luar bisa dibantah setelah kita mendapatkan penjelasan dari semua pihak terkait,” katanya.

Melalui forum ini, Rustam menyimpulkan bahwa PT Vale dan pemerintah siap menjadi fasilitator dalam menyelesaikan konflik di Tanamalia.

“Saya juga mendorong agar dilakukan percepatan penyelesaian konflik, agar kedepannya tidak terjadi kerugian besar kepada masyarakat,” jelasnya.

Kedepannya, setelah konflik selesai, dan kemudian PT Vale beroperasi di Tanamalia, Rustam berharap PT Vale tetap konsisten dalam menerapkan praktik pertambangan berkelanjutan yang memperhatikan sosial dan lingkungan.

“Saya juga berharap kehadiran PT Vale di Tanamalia nantinya dapat memprioritaskan meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta membantu meningkatkan keterampilan masyarakat,” pungkasnya.

Perwakilan Perempuan Loeha, Mirnawati menuturkan, jika keinginan besar Perempuan di Loeha ingin diberdayakan, diberikan pelatihan agar bisa meningkatkan keterampilan dan bisa berpenghasilan. Termasuk dengan membantu para Perempuan menggerakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kami berharap PT Vale bisa memberikan pelatihan, seperti pelatihan menjahit dan memberikan kesempatan mengembangkan UMKM di Tanamalia,” tuturnya.

Tokoh Masyarakat Loeha, Muhammad Arfah Mustafa menjelaskan, tentunya kehadiran PT Vale sudah memberikan kontribusi positif bagi Masyarakat, salah satunya dibukanya akses jalan di daerah tersebut.

Dia menuturkan, masuknya investasi diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, maka dari itu sangat diharapkan pelibatan masyarakat dalam prosesnya. diantaranya, masyarakat diberikan ganti untung terhadap merica Masyarakat

“PT Vale memiliki hak mengelola lahan yang dimiliki atas perintah negara melalui Kontrak Karya yang diberikan, dimana mereka membayar land rent. Sementara, posisi masyarakat yang mengelola tidak melakukan pembayaran seperti membayar PBB. Untuk itu, ketika PT Vale ingin menggunakan lahannya, ada baiknya masyarakat harus memahami itu. Namun, perlu diperhatikan ada biaya kompensasi terhadap pemilik lahan, termasuk memikirkan lahan pengganti karena peluangnya ada,” jelasnya.

Tak hanya itu, Arfah meminta PT Vale memberdayakan masyarakat dengan melibatkan kontraktor dan membina skill kontraktor lokal, mengembangkan SDM khususnya dari segi pendidikan dan kesehatan. Serta meningkatkan keterampilan masyarakat dengan memberikan pelatihan, sehingga masyarakat bisasiap kerja dan dijamin masuk di dunia industri atau bekerja di dalam perusahaan.

Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan PT Vale Sudah Sesuai Aturan

Upaya PT Vale dalam melakukan penanganan dampak sosial kemasyarakat diakui sudah sesuai aturan. Bahkan hal tersebut telah ditegaskan PT Vale dalam setiap aktivitasnya maupun komitmenya dalam melakukan tata kelola Perusahaan.

Social Safeguard Specialis, Dr Rimun Wibowo mengatakan, acuan Kebijakan PT Vale menyebutkan, jika komitmen Perusahaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berarti PT Vale sangat memperhatikan masalah ekonomi, sosial dan lingkungan.

Begitupun pada komitmen PT Vale untuk mengubah sumber daya alam menjadi sumber kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan, berkonstribusi positif terhadap Pembangunan Indonesia. Tentunya, PT Vale tidak akan merugikan masyarakat.

“Tidak sampai disitu saja, PT Vale memperlihatkan komitmennya untuk terus menciptakan praktek bisnis berkelanjutan dengan penerapan kinerja lingkungan,
sosial dan tatakelola yang seimbang, yang merujuk pada International Council on
Mining and Metal (ICMM) dan International Finance Coorporation (IFC), UN
Guidance Principle. Jika ini diterapkan, dipastikan dalam menjalankan bisnisnya sangat memperhatikan setiap warga terdampak baik illegal atau formal dan menjaga kelangsungan kehidupan warga terdampak,” katanya.

Komisioner Komnas HAM Dwi Hartono mengapresiasi upaya PT Vale untuk menyelenggarakan dialog dalam rangka mencari penyelesaian yang humanis dan berdasarkan hak asasi manusia atas konflik tinurial di Tanamalia yang mana ini merupakan upaya perusahaan untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).

“Dialog yang terbuka dan transparan dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat yang berada di Tanamalia, merupakan salah satu hal krusial supaya aspirasi masyarakat benar-benar dihormati oleh PT Vale ketika hendak menjalankan kegiatan atau operasi,” jelasnya

Menurutnya, FGD ini adalah sebuah upaya yang cukup bagus dan sangat baik agar terbuka dialog dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dengan pemerintah karena yang menjadi pengemban utama hak asasi manusia adalah pemerintah.

“PT Vale terikat norma-norma internasional sebagai perusahaan multinasional untuk menghormati dan berkontribusi memenuhi hak asasi manusia. Tentunya, hal ini tidak akan dilanggar oleh PT Vale,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya berharap apa yang sudah dilakukan terus dilanjutkan dengan melibatkan setiap lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan yaitu perempuan, anak-anak, disabilitas masyarakat adat petani nelayan sehingga benar-benar mereka mendapatkan haknya untuk menyelesaikan konflik tenurial di Tanamalia.

“Kami berharap dalam menyelesaikan konflik ini diharapkan pendekatan hak asasi manusia benar-benar diterapkan secara tepat dan komprehensif dalam rangka menyelesaikan konflik,” terangnya.

Direktur Penanganan Konflik Tenurail dan Hutan Adat, Muhammad Said mengungkapkan, PT Vale sudah punya modal besar kepercayaan dari masyarakat, untuk itu perlu dijaga dengan baik kepercayaan tersebut.

“Saya kira PT Vale sudah punya modal yang besar yaitu trust. Bahwa masyarakat trust terhadap PT Vale karena sudah mempraktikan penambangan yang perhatikan lingkungan dan sosial berkelanjutan, hal ini tentu tidak terbantahkan. Silahkan ke tempat lain yang pekerjaannya sama, dipastikan tidak akan sama denga napa yang dijalankan PT Vale,” ungkapnya.

Menurut Muhammad Said, PT Vale punya good will dengan mengedepankan asas keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum.

“Kalau tiga asas tersebut bisa dicapai maka benang ruwet yang terjadi selama ini akan terurai satu persatu, maka dari itu dibutuhkan duduk bersama semua pihak dalam menyelesaikan riak-riak disana,” ujarnya. (rls)