Tekape.co

Jendela Informasi Kita

Panji Gumilan Dijerat Pasal Berlapis, Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara

Pimpinan pondok pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang. (ist)

JAKARTA, TEKAPE.co – Panji Gumilang ditetapkan Polri sebagai tersangka kasus penistaan agama, pemberitahuan bohong, serta ujaran kebencian.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyebut, Panji terancam pidana paling tinggi selama 10 tahun penjara.

“Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana di mana ini ancamannya 10 tahun,” ucap Djuhandhani dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa 1 Agustus 2023.

BACA JUGA:
Bareskrim Polri Resmi Tetapkan Panji Gumilang Sebagai Tersangka Kasus Penistaan Agama

Adapun bunyi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yakni “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.”

Pimpinan Pondok Pesatren (Ponpes) Al Zaytun ini juga dijerat Pasal 45A Ayat 2 jucto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Terkait pasal ujaran kebencian itu, Panji terjerat ancaman enam tahun penjara. Setelahnya, Panji dijerat pasal terkait penodaan agama yakni Pasal 156A KUHP.

“Dan Pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun,” ujar Djuhandhani.

Menurut dia, penetapan tersangka Panji dilakukan setelah penyidik memeriksa pimpinan Panji Gumilang sebagai saksi sejak Selasa siang. Hari itu juga, penyidik melakukan gelar perkara.

“Hasil gelar perkara, semua mengatakan sepakat untuk menaikkan Saudara PG sebagai tersangka,” ujar Djuhandhani.

Menurut Djuhandhani, kini Panji diperiksa sebagai tersangka terkait kasus tersebut.

Sebelum menentukan lokasi penahanan Panji, kata Djuhandhani, penyidik memiliki waktu 1×24 jam.

“Status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan atau penangkapan di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam,” kata dia.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini