oleh

20 Ranperda Masuk Propemperda DPRD Palopo 2020, Tiga Diantaranya Inisiatif

PALOPO, TEKAPE.co – DPRD Kota Palopo menetapkan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) atas rencana penetapan Program Pembentukan Perda (Propemperda), dalam rapat paripurna, Senin 25 November 2019.

Laporan hasil pembahasan Bapemperda itu disampaikan anggota Baperda DPRD Palopo, Angga Bantu.

Dalam laporan itu, Legislator PDIP itu menyampaikan ada 20 ranperda yang masuk dalam Propemperda DPRD Palopo tahun 2020 mendatang.

Dari 20 itu, tiga diantaranya adalah ranperda inisiatif DPRD Palopo. Sejumlah ranperda yang masuk program itu adalah ranperda warisan periode sebelumnya, yang tidak diselesaikan.

Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, dalam sambutannya, berpesan agar lebih selektif membuat peraturan daerah.

Menurut Walikota, hal tersebut sengaja disampaikan sebagai penjabaran apa yang disampaikan presiden RI, pada setiap kesempatan dirinya bertemu presiden.

“Kita harus selektif membuat peraturan daerah, peraturan walikota/bupati, peraturan daerah tk.I, peraturan gubernur, dan seterusnya. Karena rencananya, sekitar 700 peraturan dan UU akan segera diperbaiki, disempurnakan,” ungkap Judas.

Karena bukan mustahil, kata dia, seharusnya banyak hal-hal yang sudah dilaksanakan dan berjalan baik, tapi ternyata ada kendala.

“Kendalanya karena adanya peraturan perundang undangan yang tumpang tindih,” lanjut walikota.

Walikota melanjutkan bahwa hal tersebut (penyempurnaan perda) saat ini sementara dikoreksi kembali oleh pemerintah pusat, oleh tim yang dibentuk pemerintah pusat, termasuk Perda kab/kota se Indonesia.

Walikota mencontohkan, karena satu peraturan, tidak boleh membangun perumahan di sawah atau lahan pertanian, di sisi lain, sebagai kota, memerlukan lahan.

“Bukankah salah satu ciri-ciri kota adalah pasti akan bertambah bangunanaya/perumahannya? Nah, kita akan ikut yang mana? Ikut peraturan yang melarang, atau ikut peraturan yang membolehkan?,” katanya. (hms)

Berikut Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2020:

Ranperda Inisiatif DPRD Palopo:

  1. Ranperda tentang Tanggungjawab Sosial (CSR) Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank;
  2. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol;
  3. Ranperda tentang Pengelolaan Zakat;

Ranperda Usulan Eksekutif:

  1. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo Tahun 2019-2039;
  2. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  4. Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;
  5. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
  6. Ranperda tentang Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah;
  7. Ranperda tentang tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
  8. Ranperda tentang APBD Kota Palopo Tahun 2021;
  9. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;
  10. Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
  11. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
  12. Ranperda tentang Perlindungan dan Pelayanan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
  13. Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Air Minum Daerah;
  14. Ranperda tentang Perubahan Perda Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat;
  15. Ranperda tentang Kepemudaan;
  16. Ranperda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah
  17. Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Komentar

Berita Terkait