Wabup Luwu Apel Cek Fisik Kendaraan Dinas, Temukan Mobil Dinas Kadis Perkim Menunggak Pajak

LUWU, TEKAPE.co – Wakil Bupati (Wabup) Luwu, Muhammad Dhevy Bijak Pawindu, SH, memimpin langsung Apel Cek Fisik Kendaraan Dinas (Randis) Pemerintah Kabupaten Luwu yang digelar di area Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu, Rabu, 16 April 2025.

Dalam kegiatan tersebut, Wabup Dhevy melakukan pemeriksaan langsung terhadap sejumlah kendaraan dinas. Namun, di tengah pelaksanaan apel, ia menemukan fakta kendaraan dinas menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Salah satu kendaraan yang menjadi sorotan adalah mobil dinas milik Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Luwu. Mobil jenis Toyota Innova Venturer berwarna putih dengan pelat merah DP 27 F diketahui belum melunasi kewajiban pajak kendaraannya.

“Saya sangat menyayangkan adanya kendaraan dinas, termasuk milik kepala dinas, yang justru menunggak Pajak Kendaraan Bermotornya. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi karena setiap kendaraan di OPD lingkup Pemkab Luwu dialokasikan anggaran pemeliharan termasuk pembayaran pajaknya. Lalu pertanyaannya, bagaimana mungkin Randis ini menunggak PKB. Dilain sisi ini mobil Kepala Dinas,” tegas Dhevy.

Mantan Anggota DPR RI Fraksi Demokrat periode 2019–2024, menegaskan seluruh pemilik Kendaraan Dinas roda empat dan roda dua harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat, untuk taat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Sebagai ASN, seharusnya kita memberi contoh yang baik kepada masyarakat, dengan tertib membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat. Ini juga menjadi pemasukan daerah untuk membiayai pembangunan. Bagaimana disatu sisi kita menekankan masyarakat taat pajak, tetapi justru kita yang malah menunggak,” ujarnya.

Sementara itu, Sejumlah kendaraan dinas dari OPD lainnya juga tercatat menunggak. Di antaranya, Mobil dinas Dinas Perpustakaan dengan pelat merah DP 8043 F, Mobil jenis Toyota Avanza dengan nomor polisi DP 1138 F, Mobil Avanza Veloz milik Kabag Ekonomi Setda Luwu, DP 1279 F, Mobil dinas dengan nomor polisi DP 1143 F. (rls/ilh)