Site Manager PT BMS Bantah Dugaan Rekrutmen Tak Transparan, Sebut Sudah Ikuti Prosedur

LUWU, TEKAPE.co – Site Manager PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS), Muh. Aldin, membantah tudingan atau dugaan bahwa proses rekrutmen tenaga kerja di perusahaan smelter tersebut tidak transparan. Ia menegaskan, seluruh tahapan penerimaan karyawan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Persoalan ‘tidak transparan’ saya kira tidak benar,” kata Aldin saat dikonfirmasi, Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, PT BMS telah menjalankan proses perekrutan dengan melibatkan instansi terkait dan menggunakan kanal resmi yang dapat diakses publik.

“Kami mengikuti prosedur, melapor ke Disnaker, bahkan menggunakan kanal website untuk pengumuman lowongan dan hasil seleksi, yang bisa diakses publik. Minggu lalu kami juga menghadiri RDP di DPRD terkait penerimaan ini. Jadi transparansi ke publik, pemerintah, dan pengawas saya kira sudah kami lakukan,” jelasnya.

PT Bumi Mineral Sulawesi, perusahaan yang bergerak di sektor pengelolaan nikel, diketahui telah mengumumkan hasil seleksi administrasi pada Rabu (22/10/2025) malam melalui situs resminya. Sebanyak 487 calon karyawan dinyatakan lolos dan akan menjalani tahap seleksi lanjutan. Mereka akan bersaing untuk mengisi 293 posisi baru yang disiapkan guna mendukung operasional Pabrik II Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) yang tengah dikembangkan perusahaan.

Sebelumnya diberitakan proses rekrutmen tenaga kerja PT BMS di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, menuai sorotan dan kecaman dari sejumlah warga. Mereka menilai seleksi yang dilakukan perusahaan tersebut sarat kejanggalan dan diduga melibatkan praktik “orang dalam.”

Dalam beberapa pekan terakhir, banyak warga lokal yang mengaku telah melamar ke PT BMS namun tidak mendapatkan kejelasan. Sebaliknya, sejumlah nama dari luar daerah justru diterima bekerja.

“Kami menduga adanya indikasi permainan orang dalam. Ini jelas tidak adil bagi anak-anak muda yang sudah melamar dengan harapan besar,” kata Dicky, salah satu warga Bua.

Dicky menilai praktik semacam itu mencerminkan sikap arogan perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka tanpa memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk berkembang.

“Perusahaan beroperasi di tanah kami, tapi masyarakat lokal disingkirkan. Kalau proses rekrutmen saja sudah kotor, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa mereka membawa manfaat?” ujarnya.

Warga menilai, jika praktik semacam ini terus dibiarkan, maka keberadaan PT BMS tidak lebih dari alat eksploitasi yang hanya menguntungkan segelintir orang, sementara masyarakat di sekitar perusahaan tetap hidup dalam ketimpangan dan kehilangan haknya atas tanah sendiri. (*)