Senator Waris Halid Dukung Pemekaran Kepulauan Selayar: Demi Pemerataan Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Warga Pulau

SELAYAR, TEKAPE.co – Dukungan terhadap wacana pemekaran wilayah Kepulauan Selayar terus menguat. Salah satu yang menyuarakan dukungan tersebut adalah anggota DPD RI dapil Sulawesi Selatan, Andi Waris Halid, yang menilai pemekaran menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan pelayanan publik di wilayah kepulauan.

Menurutnya, kondisi geografis Kepulauan Selayar yang terdiri dari pulau-pulau berjauhan telah lama menjadi kendala utama dalam pemerataan pelayanan dasar, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.

“Saya mendukung penuh pemekaran Kepulauan Selayar, termasuk wacana pemekaran Bone Selatan dan Luwu Tengah. Pemekaran bukan semata urusan politik, tapi langkah strategis agar pelayanan publik bisa lebih dekat dan cepat dirasakan masyarakat,” ujar Andi Waris Halid, dalam pernyataannya, Rabu 8 Oktober 2025.

Dia juga menegaskan pentingnya proses yang sesuai aturan dan memenuhi seluruh persyaratan administratif, fiskal, dan geografis, agar hasil pemekaran benar-benar efektif.

“Semua syarat harus dipenuhi, mulai dari kajian akademis, kesiapan fiskal kabupaten induk, hingga dukungan anggaran pilkada dan dari kementerian terkait. Dengan begitu, pemekaran bukan hanya perubahan peta, tapi perubahan kualitas hidup masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Selayar, Natsir Ali, memastikan pemerintah daerah siap mendukung penuh proses pemekaran tersebut.

Dia menyebut pemekaran akan membuka ruang bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik.

“Kami memahami kondisi masyarakat di pulau-pulau terluar yang sulit dijangkau. Pemekaran adalah jalan keluar untuk mempercepat pemerataan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan membuka lapangan kerja baru,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Selayar, Mappatunru, menegaskan bahwa pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat telah satu suara dalam mendorong pemekaran.

“Kajian akademik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemekaran layak secara geografis dan fiskal. Ini momentum penting bagi kemajuan Kepulauan Selayar,” ucapnya.

Dukungan serupa juga datang dari tokoh masyarakat Pulau Pasilambena, M Syukri, yang juga anggota DPRD dari Dapil Pasimarannu–Pasilambena.

Ia menggambarkan beratnya kondisi masyarakat di pulau terluar yang harus menempuh perjalanan laut hingga 31 jam ke ibu kota kabupaten.

“Bayangkan, untuk kebutuhan dasar saja seperti berobat atau urusan administrasi, kami harus menempuh perjalanan berhari-hari. Pemekaran ini adalah harapan besar kami agar layanan bisa lebih dekat,” tuturnya.

Kajian administratif dan akademik pemekaran Kepulauan Selayar telah mencakup berbagai aspek, mulai dari potensi sumber daya alam, kepadatan penduduk, hingga kesiapan fiskal.

Proses ini juga mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Ketua DPRD, anggota DPRD dapil kepulauan seperti H Andi Idris, H Onder Hidayat, serta lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu.

Dengan menguatnya dukungan lintas pihak, pemekaran Kepulauan Selayar dipandang bukan sekadar wacana politik, melainkan gerakan bersama untuk menghadirkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah kepulauan. (*)