Seminar Pendidikan Nasional Maperwa UNM, Bedah Arah Pendidikan di Balik Stabilitas Politik Kekuasaan

MAKASSAR, TEKAPE.co — Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Negeri Makassar (Maperwa UNM) menggelar Seminar Pendidikan Nasional bertema “Membaca Arah Pendidikan di Balik Stabilitas Politik Kekuasaan” di Ballroom Teater Phinisi Universitas Negeri Makassar (UNM), Jumat (6/2/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Pekan Parlemen Nasional (PPN), yang dirancang sebagai ruang pembelajaran demokrasi deliberatif sekaligus refleksi kritis terhadap arah kebijakan publik, khususnya di sektor pendidikan nasional.

Seminar tersebut berangkat dari gagasan bahwa pendidikan tidak pernah berdiri sebagai ruang teknokratis yang netral. Pendidikan selalu berada dalam relasi kekuasaan yang memengaruhi arah kebijakan, distribusi anggaran, hingga pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat.

Karena itu, membaca pendidikan dinilai tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik, terutama dalam konteks etika kebijakan dan tanggung jawab negara terhadap warga negara.

Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi publik. Tercatat sebanyak 1.135 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari 795 peserta luring dan 340 peserta daring dari berbagai daerah di Indonesia.

Tingginya partisipasi tersebut menunjukkan bahwa isu pendidikan nasional masih menjadi perhatian serius kalangan mahasiswa dan masyarakat.

Seminar menghadirkan tiga narasumber dari unsur kebijakan dan akademisi. Dr. Aries Agung Paewai, S.STP., M.M. memaparkan arah prioritas kebijakan pendidikan serta tantangan struktural dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd. mengulas realisasi anggaran pendidikan nasional, mekanisme pengawasan legislatif, serta hambatan politis dalam optimalisasi penggunaan anggaran. Adapun Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum., menyajikan analisis empiris mengenai kondisi pendidikan nasional, dampak kebijakan terhadap mutu pembelajaran, hingga rekomendasi akademik untuk perbaikan tata kelola pendidikan.

Tidak hanya menjadi ruang diskusi akademik, seminar juga diwarnai agenda doa bersama sebagai ungkapan belasungkawa atas wafatnya Yohanes Bastian Roja (10).

Momentum tersebut dijadikan refleksi kolektif mengenai persoalan struktural dalam sistem pendidikan nasional, khususnya terkait akses pendidikan bagi kelompok rentan.

Panitia menilai peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa pendidikan tidak dapat dilepaskan dari nilai kemanusiaan.

Kebijakan, regulasi, maupun alokasi anggaran dinilai akan kehilangan makna apabila tidak berpihak pada perlindungan dan keberlangsungan hidup peserta didik, terutama dari kelompok marginal.

Dalam konteks yang lebih luas, Pekan Parlemen Nasional diposisikan sebagai ruang pembelajaran demokrasi substantif bagi mahasiswa.

Melalui simulasi parlemen, diskusi kebijakan, serta forum dialog terbuka, peserta diajak memahami praktik kekuasaan, mekanisme pengawasan, serta tanggung jawab publik dalam sistem demokrasi.

Mengusung tema “Equilibrium of Power from the Margins”, kegiatan ini menekankan bahwa keseimbangan kekuasaan tidak selalu lahir dari pusat otoritas formal, tetapi juga dapat tumbuh dari kelompok masyarakat pinggiran yang kerap merasakan langsung dampak ketimpangan kebijakan.

Panitia menilai regulasi publik tidak selalu bersifat netral. Sebagian kebijakan mampu mendistribusikan manfaat secara adil, namun tidak sedikit pula yang justru memperbesar beban sosial secara timpang.

Karena itu, mahasiswa didorong untuk hadir sebagai subjek aktif demokrasi, bukan sekadar penonton proses politik.

Seminar Pendidikan Nasional ini sekaligus menandai dibukanya pendaftaran Pekan Parlemen Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 3–12 April 2026.

Forum tersebut akan menjadi ruang kajian multidisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum, sosial, politik, dan kebudayaan dalam membaca kebijakan pendidikan secara kritis.

Ketua Umum Maperwa UNM periode 2025–2026 berharap mahasiswa dari berbagai daerah dapat berpartisipasi secara aktif dan mempersiapkan gagasan yang matang.

Pasalnya, output utama kegiatan ini berupa perumusan open legal policy dalam bentuk rekomendasi teoritis dan praktis berbasis hukum progresif untuk menjawab persoalan hukum, sosial, dan budaya di bidang pendidikan.

Dengan demikian, Seminar Pendidikan Nasional dan Pekan Parlemen Nasional tidak hanya diposisikan sebagai agenda seremonial kampus, melainkan sebagai ruang praksis politik pengetahuan yang menjembatani teori ketatanegaraan, hukum pendidikan, serta pengalaman nyata mahasiswa, khususnya dari wilayah pinggiran.

Melalui forum ini, mahasiswa diharapkan mampu menghadirkan gagasan kritis demi memastikan arah pendidikan nasional tetap berpihak pada keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. (rilis)