Reses di Lumaring, Fadriaty Tampung Aspirasi Infrastruktur hingga Ekonomi Warga

LUWU, TEKAPE.co – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Demokrat, Fadriaty Asmaun, menggelar reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 di Desa Lumaring, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Sabtu (21/2/2026).

Kegiatan ini menjadi agenda legislator untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.

Reses yang berlangsung dalam suasana silaturahmi itu dihadiri anggota DPRD Kabupaten Luwu Arifin, unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparat dan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Meski digelar di tengah suasana ibadah puasa Ramadan, warga tetap antusias menghadiri kegiatan tersebut.

Sejumlah aspirasi disampaikan masyarakat, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga penguatan sektor ekonomi desa.

Dalam sambutannya, Arifin menyampaikan apresiasi atas kunjungan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang memilih Desa Lumaring sebagai salah satu titik reses.

Ia menyebut Fadriaty telah menjabat sebagai anggota DPRD provinsi selama tiga periode.

Menurut dia, kehadiran wakil rakyat tingkat provinsi menjadi kebanggaan bagi masyarakat desa karena tidak semua wilayah mendapat kesempatan kunjungan langsung dari legislator provinsi.

Sebagian besar warga Lumaring diketahui berprofesi sebagai petani, pekebun, dan peternak.

Karena itu masyarakat berharap kunjungan tersebut dapat menghadirkan program-program yang mendukung sektor pertanian sekaligus memperkuat perekonomian desa.

Dalam kesempatan itu, Fadriaty menegaskan bahwa reses merupakan tugas sekaligus momentum penting bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung persoalan dan harapan masyarakat.

Aspirasi yang dihimpun, kata dia, akan menjadi bahan pembahasan serta pengusulan dalam agenda kerja legislatif di tingkat provinsi.

“Kedatangan kami ini tentunya untuk menyerap atau mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama masukan yang bisa dikerjakan melalui anggaran pemerintah provinsi,” ujarnya.

Ia menambahkan seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung dan diperjuangkan dalam pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Fadriaty yang juga Koordinator Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Selatan mengatakan terdapat keterbatasan fiskal pada 2026 setelah adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp1,2 triliun terhadap anggaran provinsi.

Meski demikian, ia memastikan tetap akan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Program-program yang diusulkan masyarakat akan disesuaikan dengan program prioritas Gubernur Sulsel. Namun masyarakat jangan berkecil hati, karena seluruh aspirasi akan menjadi perhatian khusus bagi kami,” tegasnya. (*)