Rekrutmen Tenaga Kerja PT BMS Tuai Protes dan Dugaan Percaloan

Site Manager PT BMS Tegaskan Tak Pungut Biaya Rekrutmen, Karyawan Terlibat Calo Terancam PHK

LUWU, TEKAPE.co – Proses rekrutmen tenaga kerja PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pengumuman hasil seleksi administrasi yang dirilis melalui situs resmi perusahaan pada Rabu (22/10/2025) malam dinilai tidak transparan dan penuh kejanggalan.

Dalam pengumuman tersebut, PT BMS meloloskan 487 pelamar untuk tahap administrasi. Dari jumlah itu, hanya 293 orang yang nantinya akan dipilih untuk mendukung operasional Pabrik II Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) yang tengah dikembangkan perusahaan.

PT BMS menggandeng lembaga psikologi profesional, PT Bangun Talenta Unggul (Learning Development), untuk menangani seluruh tahapan seleksi. Namun, keputusan perusahaan itu justru memicu kekecewaan warga lokal yang menuding proses rekrutmen sarat praktik percaloan dan diskriminatif terhadap pelamar asal daerah sekitar perusahaan.

Kepala Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Umi, mengaku kecewa setelah mengetahui hanya satu dari 31 warganya yang lolos tahap administrasi.

“Itupun hanya satu yang baru lolos berkas, belum dipastikan diterima karena masih ada tes berikutnya. Sebenarnya kami menilai PT BMS ini tidak komitmen dengan apa yang pernah diucapkan saat pertemuan dengan para kepala desa sebelumnya,” ujar Umi, Kamis (23/10/2025).

Menurut Umi, perusahaan sebelumnya telah berjanji memprioritaskan tenaga kerja dari desa-desa yang termasuk dalam lingkar perusahaan (ring 1) setelah proses internal selesai. Namun, hasil seleksi justru menunjukkan hal sebaliknya. “Ternyata realisasi tidak seperti itu. Dan saya curiga banyak orang luar daerah Bua yang justru lolos,” keluhnya.

Ia menambahkan, hasil seleksi kali ini memperdalam rasa kecewa masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi sulit dan meningkatnya pengangguran akibat PHK massal di sejumlah perusahaan lain, termasuk PT SGS.

“Memang ada warga kami yang sudah bekerja di BMS, tapi kebanyakan hanya sebagai outsourcing dan menempati posisi rendah seperti helper,” tambahnya.

Tak hanya itu, Umi juga mengungkap dugaan adanya praktik percaloan dalam proses rekrutmen. Ia menyebut, salah satu warganya menjadi korban janji palsu calo yang meminta uang agar dijamin bisa diterima bekerja di perusahaan.

“Ada warga kami, anak yatim, dijanji akan kerja di dalam (BMS). Tapi setelah bayar Rp15 juta, sampai empat bulan tidak ada kabar. Uangnya pun belum dikembalikan,” bebernya.

Umi mengatakan, pihaknya akan menggalang pertemuan dengan tokoh masyarakat dan para kepala desa untuk membahas langkah selanjutnya. “Rencana setelah pengumuman ini, kami akan gelar pertemuan. Kemungkinan akan ada gerakan. Saya akan ada di depan,” tegasnya.

Menanggapi dugaan tersebut, Site Manager PT BMS, Muh Aldin, menegaskan bahwa perusahaan tidak pernah memungut biaya dalam proses rekrutmen, sebagaimana juga tercantum dalam pengumuman resmi perusahaan.

“BMS tidak pernah memungut biaya dalam proses perekrutan. Seperti yang tertera dalam pengumuman yang beredar. Pun jika ada bukti karyawan terlibat, pasti akan kami tindak tegas, sanksinya PHK,” tegas Aldin.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Luwu, Hasbullah, menyebut pihaknya telah menekankan pentingnya prioritas tenaga kerja lokal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Luwu dan manajemen BMS pada awal Oktober lalu.

“Kami sudah sampaikan, apapun alasannya, masyarakat lokal harus diprioritaskan. Baik yang punya skill maupun belum, setidaknya bisa ditempatkan sebagai helper,” ujar Hasbullah.

Ia juga menambahkan, Disnakertrans telah meminta perusahaan memberi ruang bagi lulusan Balai Latihan Kerja (BLK) Luwu yang telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri di daerah.

“Tapi kalau ada dugaan kecurangan selama proses rekrutmen, kami siap menelusuri jika ada laporan resmi,” ujarnya. (*)