Pj Wali Kota Palopo Ikuti Rakor Secara Virtual Bersama Mendagri Tito Karnavian

MAKASSAR, TEKAPE.co – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jufri Rahman,  bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Sulsel serta Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo, Firmanza DP mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) virtual yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Jumat, 21 Maret 2025.

Agenda utama Rakor adalah membahas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah.

Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses Pilkada yang belum sepenuhnya tuntas.

Tito Karnavian mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan pengamanan, terutama di wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami gesekan.

Selain faktor keamanan, Tito juga menyoroti efisiensi penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan PSU.

Ia menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar mengelola dana yang tersedia secara efektif dan transparan, sehingga tidak membebani keuangan daerah maupun pusat.

Mendagri menjelaskan bahwa PSU akan diselenggarakan pada hari libur atau hari yang ditetapkan sebagai hari libur khusus. Jika PSU hanya dilakukan di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), maka tidak diperlukan hari libur.

Namun, apabila PSU mencakup seluruh wilayah, maka pemerintah daerah dapat menetapkan hari libur guna memastikan kelancaran pemungutan suara.

Dalam hal ini, gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan libur daerah apabila PSU jatuh pada hari kerja.

Di Kota Palopo, Rakor ini turut diikuti oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Palopo, Ilham Hamid serta sejumlah pejabat daerah, di antaranya unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palopo, Hasta serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo, Raodatul Jannah.

Rakor ini diharapkan dapat memastikan kelancaran PSU di berbagai daerah sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas politik serta keamanan.(*)