Pemkab Jember Perkuat Peran Desa sebagai Motor Penggerak Ekonomi
JEMBER, TEKAPE.co – Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan komitmen mempercepat transformasi ekonomi berbasis desa melalui kolaborasi erat dengan pemerintah pusat.
Komitmen itu disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawait dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemerintahan Desa dan Dana Desa di Pendopo Wahyawibawagraha, Kamis (12/2/2026).
Di hadapan Wakil Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI, Fawait memaparkan potensi strategis Jember, mulai dari garis pantai selatan yang menjadi salah satu terpanjang di Jawa Timur hingga kawasan pegunungan di wilayah utara. Berbagai komoditas ekspor, kata dia, lahir dari potensi tersebut.
BACA JUGA: Bupati Jember Hadiri Bedah Buku “Babad Alas”, Bima Arya Paparkan Dinamika Kepemimpinan Daerah
Namun, ia tidak menampik bahwa daerahnya masih menghadapi persoalan serius terkait kemiskinan.
“Angka kemiskinan absolut kami nomor dua di Jawa Timur, sedangkan kemiskinan ekstrem tertinggi di Jawa Timur,” ujar Fawait.
Menurut dia, kantong-kantong kemiskinan banyak ditemukan di desa yang berbatasan dengan kawasan perkebunan, hutan, dan pesisir. Karena itu, pemerintah daerah menempatkan desa sebagai pusat perputaran ekonomi.
“Kalau aktivitas ekonomi kuat di desa, kami optimistis angka kemiskinan bisa ditekan secara bertahap,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Jember berencana mengembalikan dan memperkuat Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Perubahan 2026 agar kembali seperti sebelumnya. Kebijakan ini diharapkan memberi ruang inovasi yang lebih luas bagi pemerintah desa.
Selain itu, Fawait menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai peluang strategis bagi penguatan ekonomi lokal.
Dengan estimasi sekitar 300.000 penerima manfaat di Jember, program tersebut diperkirakan mampu mendorong perputaran ekonomi hingga Rp4 triliun.
“Kami ingin memastikan perputaran uang itu tetap berada di Jember,” ujarnya.
Untuk itu, pemerintah kabupaten akan menerbitkan surat edaran yang mengatur agar bahan baku MBG dipasok dari produk pertanian, peternakan, dan UMKM lokal.
Skema tersebut dimaksudkan agar belanja program berdampak langsung pada perekonomian masyarakat setempat.
Pemkab Jember juga mendorong sinergi antara Koperasi Merah Putih dan sistem distribusi MBG agar keduanya berjalan beriringan.
Bersama BP Taskin, pemerintah daerah akan membina warga miskin ekstrem untuk menjadi pemasok kebutuhan program melalui pembentukan UMKM baru.
“Program nasional ini harus menjadi instrumen pemberdayaan, bukan sekadar bantuan konsumsi,” kata Fawait.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemkab Jember menegaskan bahwa desa bukan hanya penerima anggaran, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
Penguatan desa dinilai menjadi strategi utama dalam menekan kemiskinan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
(Dodik)
Tinggalkan Balasan