Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Tenaga Honorer

NASIONAL, TEKAPE.co – Pemerintah dan DPR sepakat menghapus tenaga Honorer.

Para tenaga honorer yang kerja di pemerintahan akan di dorong menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPanRB) Tjahyo Kumolo, mengatakan pemerintah sudah mulai melakukan penjaringan tenaga honorer untuk mengikuti test ulang PNS.

“Pemerintah sudah mulai 2018, melakukan penyaringan termasuk tes ulang kembali mana-mana yang bisa memenuhi standar,” ucapnya saat melakukan peluncuran Mall Pelayanan Publik (MPP) di Batang, Kamis 23 Januari 2020

Ia berharap semua tenaga honorer bisa melanjutkan pekerjaannya di pemerintahan dengan status yang baru. Tjahyo tak ingin ada honorer yang dikecualikan karena satu dan dua hal.

“Jangan sampai karena usia (disingkirkan), kita juga memperhatikan. Kita sudah komunikasikan,” jelasnya.

Sementara itu, terkait banyaknya tenaga guru honorer yang ada di pelosok daerah, Tjahyo Kumolo, mengatakan masih akan mencari jalan terbaik.

“Sudah membuat pentahapan-pentahapan untuk mempercepat proses (PNS). Yang ngangkat itu kan Pemda, yang gaji pusat. Kebutuhan guru, kebutuhan kesehatan banyak yang ngangkat honorer, mulai diangkat. Yang usianya kepepet tarik jalan terbaik,” jelas Tjahyo

Tjahyo pun mengimbau semua kepala daerah untuk tidak menerima lagi tenaga kerja honorer.

“Sudah tidak lagi angkat kerja honorer, kecuali ada anggaran (Pemda). Jangan sampai membebani anggaran pusat. Ke depan akan bisa tertata rapi dalam upaya untuk membangun sebuah sistem,” ujarnya.

Kementerian PanRb, kata Tjahyo, telah melakukan koordinasi dengan Menteri Diknas terkait banyaknya tenaga kerja honorer di daerah.

“Ke depan kita persiapkan 10 guru, 10 tenaga kesehatan, 10 penyuluh pertanian, 10 peternakan ada juga 10 penyuluh pengairan. Kalau satu desa ada pegawai negeri yang meliputi ketiga itu, ini yang kita persiapkan. Kebutuhannya berapa,” ucap Tjahyo.

Lalu bagaimana dengan para honorer yang pada akhirnya nanti tidak akan bekerja lagi di pemerintah? Apakah ada pesangon?

“Pesangon, tidak. Nah itu bukan (urusan) saya. Itu urusan Menteri Keuangan ibu Sri Mulyani Indrawati,” katanya sambil tersenyum. (**)