OPINI: Covid-19, Dilema Kesehatan dan Ekonomi, Manakah yang Harus Diselamatkan?

Oleh : Zulfikran
(Sekretaris Bidang Organisasi PC IMM Kota Makassar)

PANDEMI Covid-19 atau virus corona hari ini terus menyebar di seluruh penjuru dunia. Vi ygrus ini telah menjangkit lebih dari 199 negara, semakin hari jumlah kasus masyarakat yang terpapar virus ini terus meningkat.

Indonesia sendiri, Pada tanggal 29 Maret 2020 sudah ada 1.285 kasus, yang sehari sebelumnya hanya 1.115 orang dan diperkirakan hal ini akan terus bertambah jika melihat presentase jumlah masyarakat yang terpapar dan berbagai keterbatasan yang dimiliki negara kita Indonesia.

Virus corona memiliki pola penyebaran yang serupa dengan strategi pemasaran MLM (Multi Level Marketing) karena penyebarannya yang menular, bercabang dan menciptakan rantai penyakit yang sulit untuk di hentikan.

Virus ini dapat menyerang siapa saja baik muda maupun tua dan sangat sulit untuk dideteksi karena kurangnya alat pendeteksi dan mahalnya biaya pengecekan virus corona serta keterbatasan medis lainya.

Namun yang pasti kita perlu untuk tetap waspada dengan mengikuti syarat-syarat yang ada dan himbauan pemerintah.

Seseorang yang terpapar virus ini tidak langusng menunjukan gejala, tetapi membutuhkan waktu berhari-hari untuk bereaksi sesuai sistem imunitas atau kekebalan tubuh yang dimiliki oleh seseorang.

Sehingga, dibeberapa kasus orang yang tampak sehat dan baik-baik saja ternyata setelah mengikuti pemeriksaan dinyatakan positif Covid-19, Seperti yang dialami oleh Bupati Karawang Ibu Cellica Nurrachadiana yang tampak sehat dan tidak menunjukan gejala apapun divonis positif virus corona atau Covid-19 setelah melakukan pemeriksaan.

Ibu Bupati Karawang ini sebelum dinyatakan positif corona telah menghadiri berbagai kegiatan sebagai agenda pemerintahan.

Inilah yang perlu menjadi kewaspadaan bagi kita semua, sebab boleh jadi orang disekitar kita yang tampak sehat, ternyata membawa virus covid-19 ini dan dapat menularkannya.

Karena sulitnya untuk mendeteksi penyakit ini dan segala keterbatasan yang dimiliki, menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dalam membendung dan memutus rantai penyebaran virus Covid-19 ini.

Sebab dibeberapa daerah di Indonesia sudah ada beberapa wilayah yang dinyatakan zona merah atau berbahaya dan zona kuning untuk hati-hati serta kawasan zona hijau atau aman.

Namun daerah yang masuk dalam zona hijau tidak sepenuhnya dapat dikatakan aman karena boleh jadi belum ada tindakan tegas yang diambil oleh pemerintah setempat untuk melakukan pendeteksian covid-19 ini dan kurangnya petugas dan alat untuk mendeteksi virus corona diwilayah itu.

Sehingga kemungkinan terbesarnya adalah masih terdapat ribuan masyarakat Indonesia yang positif Covid-19 baik yang bergejala maupun tidak bergejala yang belum terdeteksi karena keterbatasan tersebut.

Berbagai tindakan dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus ini, seperti Social Distancing atau pemeberian jarak dalam berkegiatan sosial maka di anjurkan untuk berkerja dari rumah saja dan isolasi diri atau karantina mandiri.

Namun tindakan ini tidak sepenuhnya efektif, sebab budaya masyarakat indonesia yang suka hidup berkelompok dan bersosial tidak dapat dilepas.

Alhasil, banyak masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan untuk tetap dirumah ditambah pula jenis dan tuntutan pekerjaan yang mengharuskan mereka untuk berkerja di luar rumah, sebutlah tukang becak, ojol, pedagang dan lain-lain.

Ini menjadi dilematis tersendiri bagi pemerintah pastinya, yang belum mampu mengambil tindakan tegas untuk karantina wilayah atau lockdown.

Sebab akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi. Berbagai pasar ditutup sementara, kantor libur, perusahan tutup dan berbagai karyawan dan pekerja terpaksa harus berhenti berkerja.

Saat ini Pemerintah seakan-akan berada dijalur tengah, mengambil pilihan untuk mengatasi masalah kesehatan akibat virus corona dan berusaha pula menyelamatkan ekonomi yang ambruk diwaktu yang bersamaan.

Sikap yang dipilih pemerintah tentu melalui pertimbangan yang cukup panjang untuk negara yang masih dalam kategori Negara Berkembang.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah hari ini sudah saatnya melakukan Karangtina total di seluruh wilayah atau Lockdown untuk memutus rantai penyebaran Virus Covid-19 dan perlunya sinergitas yang kuat dan solidaritas antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk saling berkerjasama dalam menghadapi pandemi Virus Covid-19.

Untuk itu salah satu tindakan yang perlu diambil pemerintah adalah pengalokasian dana yang lebih berpihak kepada masyarakat golongan bawah dan berupaya untuk tetap menjaga kestabilan harga dengan tetap memenuhi kebutuhan pasar.

Kemudian pemerintah perlu melakukan pemangkasan gaji seluruh aparat pemerintahan, presiden, Mentri, DPR, dan ASN/PNS untuk dialokasikan kesektor kesehatan.

Masyarakat hari ini sudah bergerak untuk ikut berdonasi sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, bangsa dan negara maka perlu dukungan dan backupan full dari pemerintah.

Sehingga, lockdown tidak lagi menjadi sebuah keresahan masyarakat golongan bawah dimana kebutuhannya tetap dapat terpenuhi selama mereka tidak berkerja dengan pengalokasian bantuan dari seluruh elemen.

Sebab virus corona harus menjadi tanggung jawab bersama dan keresahan bersama untuk terus diupayakan untuk dibasmi. (*)