NSJ Biliar Soroti Polres Palopo: Izin Tak Terbit, Event DJ Nathalie Batal

PALOPO, TEKAPE.co – Pembatalan penampilan DJ Nathalie Holscher di Kota Palopo kembali membuka persoalan klasik, izin keramaian yang tak kunjung jelas. 

Event hiburan yang sedianya digelar di NSJ Biliar, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, terpaksa dibatalkan setelah Polres Palopo tidak menerbitkan izin keramaian hingga hari pelaksanaan.

Pihak penyelenggara mengaku dirugikan, bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara moral. 

Seluruh persiapan, menurut mereka, telah rampung. Tiket telah dijual, teknis acara siap, dan publik sudah menanti. Namun izin tak kunjung keluar.

“Kami mempertanyakan alasan sebenarnya. Ini acara privat, di dalam gedung milik sendiri, bukan di ruang terbuka,” kata Ono, perwakilan NSJ Biliar, dengan nada kecewa.

Pembatalan ini tak berhenti pada kerugian penyelenggara. Pelaku usaha lokal ikut terdampak. 

Mega, salah satu pelaku UMKM di sekitar lokasi, menyebut keputusan tersebut mematikan potensi ekonomi yang seharusnya bergerak.

“Orang luar kota pasti datang, menginap, belanja. UMKM ikut hidup. Tapi semuanya mati sebelum dimulai,” ujarnya.

Ia menilai pembatalan ini mencerminkan buruknya kepastian berusaha di Palopo.

Ketidakjelasan proses perizinan dinilai membuat pelaku usaha enggan menggelar event hiburan, meski sektor ini berkontribusi langsung pada perputaran ekonomi dan potensi pendapatan daerah.

“Kalau terus seperti ini, siapa yang mau berani bikin event? UMKM di sekitar lokasi sangat bergantung pada kegiatan semacam ini,” tambah Mega.

Hingga berita ini diturunkan, Kasat Intelkam Polres Palopo, Iptu Suardi.

Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp tidak mendapat respons.

Secara aturan, izin keramaian memang tetap diwajibkan, termasuk untuk kegiatan di dalam gedung pribadi, jika acara tersebut menghadirkan massa dalam jumlah besar—umumnya di atas 300 orang. 

Ketentuan ini merujuk pada Juklak Kapolri Nomor Pol/02/XII/95 serta Pasal 510 KUHP, yang mengatur sanksi denda bagi penyelenggara keramaian tanpa izin.

Namun, absennya penjelasan resmi terkait alasan penolakan izin memunculkan tanda tanya. 

Terlebih, penyelenggara mengklaim telah menempuh seluruh prosedur persiapan dan mengeluarkan biaya besar.

Di tengah dorongan pertumbuhan ekonomi dan penguatan UMKM, kasus ini justru menunjukkan satu hal, kepastian izin masih menjadi barang langka di Kota Palopo.(*)