Narasi “Gangguan Ekonomi”, LMND Palopo Nilai Wali Kota Tutupi Ketidakadilan Tana Luwu

“Pemekaran bukan hadiah dari penguasa. Itu hak politik rakyat untuk hidup setara dan bermartabat,” tegas Adryanto.

LMND Palopo mendesak Pemerintah Kota Palopo, khususnya Wali Kota Palopo, untuk berhenti mempersalahkan aksi rakyat dan mulai mengambil posisi politik yang jelas dengan menekan pemerintah pusat agar tuntutan pemekaran wilayah Tana Luwu segera direalisasikan.

“Selama keadilan terus ditunda, perlawanan rakyat tak akan berhenti,” tutup mahasiswa Universitas Andi Djemma itu.(*)