Narasi “Gangguan Ekonomi”, LMND Palopo Nilai Wali Kota Tutupi Ketidakadilan Tana Luwu

PALOPO, TEKAPE.co – Pernyataan Wali Kota Palopo, Naili yang menuding aksi demonstrasi pemekaran wilayah sebagai pengganggu aktivitas ekonomi dinilai menyederhanakan persoalan sekaligus menutupi akar ketidakadilan struktural di Tana Luwu.

Narasi tersebut dianggap lebih berfungsi menjaga ketenangan semu ketimbang menjawab penderitaan rakyat yang telah berlangsung lama.

Sekretaris Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Palopo, Adryanto, menegaskan bahwa krisis ekonomi yang dialami rakyat bukanlah akibat demonstrasi.

BACA JUGA: Demo Pemekaran Dinilai Ganggu Ekonomi, Wali Kota Palopo Soroti Penutupan Jalan

Menurutnya, melainkan buah dari kegagalan negara dan pemerintah daerah memperjuangkan pemekaran wilayah yang selama ini dijanjikan namun tak pernah direalisasikan.

“Demonstrasi bukan sumber kekacauan ekonomi. Ketimpangan pembangunan dan pembiaran negara terhadap tuntutan pemekaranlah yang sejak lama menghancurkan ekonomi rakyat. Jauh sebelum aksi turun ke jalan, rakyat sudah hidup dalam krisis,” ujar Adryanto, Selasa (10/2/2026)

Ia menyebut istilah “gangguan ekonomi” yang dilontarkan Wali Kota Palopo tidak berangkat dari realitas hidup masyarakat kecil, melainkan dari sudut pandang elite.

BACA JUGA: Demo Dianggap Ganggu Investasi, Pemprov Sulsel Bentuk Satgas Pengendali Aksi

“Stabilitas yang dibela pemerintah sering kali hanyalah stabilitas bagi penguasa dan pemilik modal,” katanya.

“Ketika kepentingan mereka terganggu, itu disebut krisis. Namun ketika rakyat menderita bertahun-tahun, negara memilih diam,” sambungnya.

Adryanto juga menilai sorotan terhadap penutupan jalan dalam aksi demonstrasi sebagai upaya mereduksi makna politik perlawanan rakyat.

“Ketika jalur formal tak menghasilkan apa pun, jalan raya menjadi ruang politik terakhir bagi rakyat tertindas. Menyalahkan cara berjuang rakyat tanpa menyentuh akar ketidakadilan adalah bentuk sikap anti-demokrasi,” ujarnya.

LMND Palopo menegaskan bahwa tuntutan pemekaran wilayah bukan agenda sesaat atau kepentingan kelompok tertentu, melainkan tuntutan keadilan struktural.