Mutasi ‘Palopo Baru’ Bikin ASN Gelisah, Politik Diduga Main Peran
PALOPO, TEKAPE.co – Suasana harap-harap cemas menyelimuti lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo terkait rencana mutasi besar-besaran pejabat eselon II yang telah lama dinantikan.
Hingga pertengahan Februari 2026, agenda rotasi pasca-reformasi birokrasi ‘Palopo Baru’ belum juga digelar, meski sempat diprediksi terjadi awal bulan ini setelah diterbitkannya Pertimbangan Teknis (Pertek) Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Mutasi ini merupakan kelanjutan dari penataan organisasi yang ambisius.
BACA JUGA: Munafri Arifuddin Sindir Pejabat Pemkot Terkait Pengelolaan Creative Hub
Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipangkas drastis dari sekitar 39 menjadi 25 unit melalui penggabungan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi anggaran dan pelayanan publik.
Namun, langkah ini menimbulkan konsekuensi berat: hilangnya sejumlah posisi kepala OPD, potensi nonjob bagi pejabat yang tidak mendapat jabatan baru, hingga ancaman pensiun dini bagi sebagian ASN.
Keresahan semakin terasa di birokrasi. Seorang ASN yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, mutasi kali ini lebih banyak dipengaruhi kedekatan emosional dan afiliasi politik Pilwalkot sebelumnya, bukan murni kinerja.
“Situasi ini membuat birokrasi tidak nyaman bekerja,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).
Rumor pergantian jabatan juga terus bergulir, termasuk prediksi bahwa Sekretaris DPRD Palopo, H. M. Taufiq, akan bertukar posisi dengan Staf Ahli Wali Kota Taufiqurrahman.
Wakil Ketua DPRD, Alfri Jamil, menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD harus mengikuti aturan ketat, termasuk persetujuan pimpinan DPRD dan kualifikasi yang jelas.
“Proses promosi tidak boleh dilakukan sepihak tanpa tahapan seleksi terbuka,” tegas Alfri.
Pengamat pemerintahan menekankan agar Wali Kota Naili berpijak pada aturan, menjadikan prinsip meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai dasar mutasi.
Tinggalkan Balasan