Makassar Ketok Palu APBD 2026 di Tengah Penurunan Pendapatan Daerah

MAKASSAR, TEKAPE.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama DPRD resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Pokok 2026 dalam rapat paripurna yang berlangsung di Balai Kota Makassar, Minggu (30/11/2025).

Agenda diawali penyampaian pandangan akhir sembilan fraksi yang seluruhnya menyetujui rancangan tersebut menjadi produk hukum.

Penandatanganan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Ketua DPRD Supratman menandai ketok palu anggaran, disambut tepuk tangan peserta sidang.

BACA JUGA: Banjir Rendam Palopo, Jalan Trans Sulawesi Lumpuh untuk Pengendara Motor

Postur fiskal Makassar tahun depan mencatat belanja daerah sebesar Rp5,175 triliun, turun Rp509 miliar dari tahun sebelumnya.

Pendapatan ditetapkan Rp4,695 triliun atau merosot 12,80 persen dari APBD 2025. Defisit melebar hingga sekitar Rp480 miliar.

Munafri menyebut penetapan APBD tepat waktu ini sebagai produk hukum strategis yang diharapkan menopang kesejahteraan warga.

BACA JUGA: Bupati Luwu Terima Kunjungan Silaturahmi Menteri Agama RI

“Pandangan anggota dewan sangat berarti bagi peningkatan kinerja pemerintah kota,” ujarnya.

Juru Bicara Fraksi PKS, Hartono, menilai penurunan target pendapatan sebagai langkah realistis berbasis kajian akademis dan evaluasi capaian PAD.

Ia mengingatkan agar penyesuaian ini tidak melemahkan optimalisasi pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, termasuk pemanfaatan teknologi seperti QRIS, Virtual Account dan Makassar Super App.

Fraksi PKS juga menyorot penurunan transfer pusat dan provinsi sebesar 18,42 persen.

Mereka mendorong pemerintah kota menyelaraskan program dengan prioritas nasional guna mengakses DAK tematik dan sumber pembiayaan lain, serta memperbaiki serapan dan pelaporan agar tak kehilangan peluang dana.

Dalam belanja, PKS mencatat penurunan signifikan pada belanja modal, turun 34,18 persen menjadi Rp972,26 miliar.

PKS mengingatkan agar pemangkasan tidak menghambat infrastruktur dasar.

Belanja Tak Terduga juga menyusut 62,50 persen menjadi Rp15 miliar, suatu penurunan yang dianggap berisiko bagi kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Sementara belanja operasional naik tipis 0,49 persen. PKS mendesak kenaikan kecil ini diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan memperbesar belanja rutin.

Fraksi PKS menyatakan mendukung sepuluh program prioritas Pemkot Makassar, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pengembangan SDM.

Namun mereka menekankan perlunya transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta penguatan partisipasi warga dalam perencanaan dan pengawasan.

PKS juga menyorot Makassar Creative Hub sebagai ruang strategis pembentukan ekosistem kreatif.

Hartono mendorong kolaborasi lintas pihak agar inisiatif ini tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. (Rid)