Jokowi Kunker Di Makassar, Sospol Unismuh Gelar Mimbar Bebas

MAKASSAR, TEKAPE.co – Kedatangan Joko Widodo di Sulawesi Selatan mendapat ragam aksi, baik penolakan maupun aksi mimbar bebas.

Seperti yang dilakukan Mahasiswa Sospol Unismuh yang menggelar mimbar bebas, untuk kedatangan presiden Republik Indonesia ini.

Dalam pergelaran mimbar bebas tersebut, beberapa pengurus lembaga secara bergantian berorasi menyampaikan aspirasinya dengan bunyi sorotan terhadap berbagai kebijakan dibawah pimpinan Joko Widodo.

“Mimbar bebas ini, adalah bentuk konkret dari pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Disini kita berikan kebebasan setiap individu menyampaikan pendapatnya dalam panggung mimbar bebas ini,” ungkap Ketua BEM Sospol Unismuh Makassar, Rahmatul Ikhsan, Kamis 18 Maret 2021.

Sementara itu, satu persatu orator tak hentinya bergantian mengumandangkan orasinya, sehingga disisi lain arus lalu lintas Jalan Sultan Alauddin mengalami kemacetan yang cukup panjang.

“Untuk saat ini, yang mana kita ketahui bahwa diduga adanya upaya presiden Joko Widodo mempertahankan tahtanya melalui revisi UU Pemilu dengan memberikan ruang presiden boleh menjabat 3 periode, itu jelas harus kita tolak secara bersama-sama,” tegas Fikran yang juga ikut menyampaikan orasinya.

Fikran juga menambahkan, disisi lain kebijakan pemerintah secara garis besar secara faktual telah mendistorsi supremasi HAM sekaligus mengkerdilkan ruang sipil.

Dimana contoh kongkritnya pemerintah beberapa waktu ini kerap menggunakan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan untuk mengkriminalisasi bahkan menghukum masyarakat sipil yang selama ini berupaya menyuarakan dan menyatakan aspirasi serta pendapat dimuka umum seperti kasus dari Habib Rizieq, Nining Elitos dan seterusnya.

“Ini menimbulkan ketidakadilan yang akut mengenai persoalan penegakan HAM dan penyelesaian kasus HAM yang terus bertambah seiring berjalannya waktu bahkan di masa pandemi pelanggaran HAM dan pengkerdilan ruang sipil terus bertambah kasus demi kasus yang menambah daftar panjang yang akan terus ditagih oleh rakyat sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945 bahwa HAM dan keadilan itu adalah wajib dipenuhi oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat,” tambah Fikran.

Salah satu orator yang lainnya, Jalil Abede juga menjelaskan, disisi lain kebijakan impor beras ditengah akan masuknya musim panen pertama tahun 2021 adalah sebuah kebijakan yang menggambarkan ketidakberpihakan pemerintah kepada wong cilik.

“Belum lagi kebijakan impor beras ditengah akan masuknya musim panen pertama tahun 2021 adalah sebuah kebijakan yang menggambarkan ketidakberpihakan pemerintah kepada wong cilik, sebagaimana kita ketahui bahwa pupuk subsidi adalah hal fundamental bagi petani malah untuk tahun 2021 ini ada kebijakan pembatasan pemakaian pupuk subsidi yang sama sekali jauh dari kebutuhan petani,” terang Jalil

Pergelaran mimbar bebas mahasiswa sospol unismuh Makassar ini dikawal ketat aparat kepolisian dan berlansung sekitar lebih kurang satu jam hingga membubarkan diri secara baik.

“Hal-hal inilah salah satu diantara beberapa yang menjadi dasar adanya pergelaran penyampaian aspirasi di banyak titik kota Makassar yang bertepatan kunjungan kerja presiden Joko Widodo di daerah berjuluk kota daeng ini, semoga presiden mengetahui itu,” tutup Rais, sapaan akrab Rahmatul Iksan. (*)