Desak Bupati Aceh Singkil Copot Sekda dan Batalkan Investasi Dari EUA, Alamp Aksi Dicurigai Ada Maksud Terselubung

ACEH SINGKIL, TEKAPE.co – Dewan Pengurus Daerah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (DPD ALAMP AKSI) mendesak Bupati Aceh Singkil untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Aceh Singkil.

Desakan itu disampaikan lewat aksi unjuk rasa di gedung DPRK, dan di Kantor Bupati Aceh Singkil, Kamis kemarin, 7 Oktober 2021.

Aksi yang dipimpin Jakirun Bancin itu menyampaikan beberapa tuntutan.

Mereka mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Singkil melalui Bupati Aceh Singkil, agar segera membayar ganti rugi kepada salah seorang masyarakat Aceh Singkil, sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Singkil.

Kemudian mendesak Bupati Aceh Singkil, agar segera mencopot Sekda Aceh Singkil, karena diduga tak becus bekerja dan menyebabkan pemborosan keuangan daerah.

Untuk itu, mereka mendesak DPRK Aceh Singkil, agar segera merekomendasikan pencopotan Sekda Aceh Singkil

Mereka juga mendesak DPRK Aceh Singkil agar menggunakan hak angket dan hak interpelasi sesuai dengan kewenangannya terhadap Bupati dan hak interpelasi permasalahan tersebut di atas.

Selain itu, demonstran juga mendesak agar DPRK Aceh Singkil segera merekomendasikan pembatalan investasi dari Uni Emirate Arab (UEA), hingga polemik ganti rugi lahan Bandara Syekh Hamzah Fansuri Aceh Singkil diselesaikan.

Menanggapi aksi dan tuntutan mereka, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Aceh Singkil, Ridwan Zain, Jumat 8 Oktober 2021, mencurigai ada maksud terselebung dari aksi tersebut.

Menurut dia, ada sosok aktor intelektual di balik aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh DPD Alamp Aksi.

Menurut Ridwan, tuntutan yang meraka sampaikan, mulai dari ganti rugi lahan tanah, pencopotan jabatan Sekda, dan pembatalan investasi UEA, itu sarat kepentingan. 

Ridwan mengatakan, tanah itu merupakan tanah salah seorang masyarakat di luar Aceh Singkil. 

Sehingga, ia pun heran dengan aksi yang dilakukan oleh Alamp Aksi tersebut, sebab pemilik tanah saja tidak begitu ribut. 

“Artinya, yang punya tanah saja tidak begitu ribut, kenapa harus Alamp Aksi yang sampai demo begini. Dan itu bukan tidak diselesaikan. Tetap diselesaikan, tetapi masih dilakukan cara-cara yang sesuai aturan,” imbuh Ridwan Zain.

Begitupun dengan tuntutan mereka yang meminta Bupati untuk segera mencopot Sekda. 

“Apa dasar Alamp Aksi minta bupati agar mencopot Sekda? Apa rupanya pelanggaran yang dilakukan oleh pak sekda,” tegas Ridwan.

Selain itu, permintaan Alamp Aksi yang menyebut-nyebut investasi UEA jangan dilanjutkan. 

Ridwan Zain menilai tuntutan yang dilakukan oleh DPD Alamp Aksi tersebut tanpa ada dasar. (wahyu)