Demo Dianggap Ganggu Investasi, Pemprov Sulsel Bentuk Satgas Pengendali Aksi

MAKASSAR, TEKAPE.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersiap membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Demonstrasi, menyusul tingginya frekuensi aksi unjuk rasa di daerah ini.

Langkah tersebut diambil karena Sulsel masuk dalam jajaran wilayah dengan angka demonstrasi tertinggi di Indonesia.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, pembentukan satgas dimaksudkan sebagai upaya menekan eskalasi aksi massa yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas daerah dan iklim investasi.

“Bukan hanya di Luwu Raya, tapi hampir di seluruh Sulsel. Angka demonstrasinya tinggi, dan itu tidak bagus untuk investasi,” kata Andi Sudirman usai Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (9/2/2026).

Menurut Andi Sudirman, satgas ini akan berperan sebagai jalur komunikasi resmi antara pemerintah dan massa aksi.

Tim tersebut juga akan memetakan aspirasi publik serta menindaklanjuti tuntutan warga sejak dini agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka di lapangan.

Ia menilai stabilitas keamanan dan sosial merupakan prasyarat utama dalam menjaga kepercayaan investor.

Tingginya frekuensi demonstrasi, kata dia, dikhawatirkan menjadi sinyal negatif bagi dunia usaha.

“Paling tidak rasionya mau kita turunkan. Jangan sampai kita jadi salah satu daerah tertinggi soal unjuk rasa,” ujarnya.

Meski demikian, Andi Sudirman menegaskan satgas tidak dibentuk untuk membungkam kebebasan berpendapat.

Pemerintah, kata dia, hanya ingin memastikan aspirasi masyarakat tersalurkan secara tertib tanpa berujung pada kerusuhan dan kerusakan fasilitas publik.

Dalam beberapa tahun terakhir, Sulsel memang kerap diwarnai aksi demonstrasi yang berujung ricuh.

Pada 2025, kantor DPRD Sulsel dan DPRD Makassar terbakar setelah diserang massa.

Memasuki awal 2026, eskalasi kembali terjadi, terutama di wilayah Luwu Raya.

Aksi menuntut pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah terus bergulir di Kabupaten Luwu.

Puluhan demonstran bahkan sempat memadati Desa Batu Lappa, Kecamatan Larompong Selatan, titik perbatasan Kabupaten Luwu dan Wajo, sekitar 36 kilometer dari Kantor Bupati Luwu di Belopa.(*)