Bupati Jember Hadiri Bedah Buku “Babad Alas”, Bima Arya Paparkan Dinamika Kepemimpinan Daerah
JEMBER, TEKAPE.co – Bupati Jember, Muhammad Fawait menghadiri kegiatan bedah buku Babad Alas yang menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto sebagai pembicara utama sekaligus penulis.
Diskusi yang berlangsung di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jumat (13/2/2026) ini menjadi forum berbagi pengalaman tentang tantangan kepemimpinan daerah.
Dalam paparannya, Bima Arya menuturkan bahwa proses meraih jabatan kepala daerah merupakan perjalanan panjang dan penuh dinamika.
Ia mengisahkan pengalaman mengikuti kontestasi politik di Kota Bogor. Namun, menurut dia, tantangan terbesar justru hadir setelah dipercaya memimpin pemerintahan.
“Beratnya kampanye tidak sebanding dengan menjalankan pemerintahan. Saat kampanye, lawan terlihat jelas. Ketika memimpin, situasinya jauh lebih kompleks,” ujarnya.
Ia menggambarkan masa awal kepemimpinannya sebagai periode yang sarat tekanan, mulai dari dinamika birokrasi, tarik-menarik kepentingan, hingga persoalan sosial yang tidak selalu tercantum dalam teori politik.
BACA JUGA: Wali Kota Makassar Tekankan Peran PKK dalam Wujudkan Generasi Emas 2045
Dari pengalaman itu, ia menyimpulkan bahwa kepemimpinan menuntut keteguhan nilai, perencanaan matang, serta konsistensi antara gagasan dan tindakan.
Bima Arya mengibaratkan perjalanannya seperti tokoh Bima dalam kisah pewayangan yang membuka Alas Amarta.
Analogi tersebut, kata dia, menegaskan pentingnya keberanian yang disertai kebijaksanaan agar perubahan tidak menimbulkan persoalan baru.
Ia juga menyampaikan bahwa pemikir seperti Arief Budiman, Soe Hok Gie, dan Nurcholish Madjid memberi pengaruh terhadap cara pandangnya dalam merumuskan kebijakan publik.
Prinsip inklusivitas, keadilan sosial, serta keberpihakan kepada kelompok rentan disebut menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan.
Sejumlah kebijakan strategis yang pernah diambilnya, antara lain merespons kritik mahasiswa terkait penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, penanganan polemik rumah ibadah, hingga pengaturan investasi hiburan yang dinilai tidak sesuai karakter daerah. Menurut dia, setiap kebijakan harus berlandaskan nilai moral dan kepentingan masyarakat luas.
Menanggapi hal tersebut, Muhammad Fawait menyampaikan bahwa pengalaman Bima Arya relevan dengan dinamika yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Jember.
Ia menyebut tantangan fiskal, tingginya angka kemiskinan, serta tuntutan peningkatan kualitas layanan publik sebagai persoalan nyata yang harus dijawab secara terukur.
Saat awal menjabat, kata Fawait, Jember menghadapi angka kemiskinan ekstrem tertinggi di Jawa Timur, persoalan stunting, hingga kesehatan ibu dan bayi.
Pemerintah daerah kemudian memprioritaskan pembenahan layanan publik sebagai fondasi pembangunan.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperluas akses layanan kesehatan melalui optimalisasi program jaminan kesehatan daerah hingga mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC).
Kebijakan itu, menurutnya, bukan hanya memberikan kepastian pembiayaan layanan kesehatan bagi warga, tetapi juga memperkuat operasional rumah sakit daerah.
Selain sektor kesehatan, Pemkab Jember melakukan pembaruan layanan administrasi kependudukan dengan mendekatkan pelayanan ke tingkat kecamatan.
Upaya ini ditujukan untuk mempermudah akses masyarakat desa terhadap layanan dasar.
Fawait juga menekankan pentingnya peran badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai instrumen penguatan kemandirian fiskal.
Tinggalkan Balasan