Bersama Anggota DPR RI Hasnah Syam, BKKBN Sulsel Kampanye Percepatan Penurunan Stunting di Soppeng

SOPPENG, TEKAPE.co – Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan bersama Komisi IX DPR RI menggelar kegiatan Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten/Kota, di Triple 8 Riverside Resort Soppeng, Minggu (30/07/2023).

Hadir langsung sebagai pembicara Anggota Komisi IX DPR RI, drg Hj Hasnah Syam MARS, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Shodiqin SH MM, dan Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Soppeng, Hj Andi Husniati SSos MM.

Di hadapan 350 orang peserta sosialisasi yang hadir, Hasnah Syam mengatakan stunting saat ini menjadi program prioritas nasional. Pada 2024 ditargetkan angka stunting dapat diturunkan menjadi 14 persen.

“Perlu kita ketahui bersama, saat ini angka stunting nasional masih terbilang tinggi yaitu 21,6 persen, padahal organisasi kesehatan dunia WHO memberikan toleransi angka stunting tiap negara hanya 20 persen,” sebut Hasnah Syam.

Hasnah Syam menjelaskan, stunting merupakan kondisi gagal tumbul pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi penyakit dalam jangka cukup lama dan berulang, menyebabkan tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya.

“Dampak stunting tidak hanya menyebabkan anak gagal tumbuh, tetapi organ-organ tubuh dan otaknya juga tidak berkembang secara maksimal, kondisi ini menyebabkan anak jadi sulit konsentrasi dan belajar, selain itu akan mudah terkena penyakit,” ujar Hasnah Syam.

Ia menyampaikan stunting menjadi ancaman kualitas generasi bangsa di masa mendatang. Target pemerintah mewujudkan generasi emas 2045 sulit diwujudkan jika angka stunting masih tinggi.

“Menurunkan stunting menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045, generasi bebas stunting. Untuk itu kami berharap informasi yang didapatkan hari ini agar disampaikan kepada keluarga dan masyarakat di sekitar, seperti apa itu stunting dan bagaimana mencegahnya,” himbau Hasnah Syam.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Sulsel, Shodiqin menyebutkan Komisi IX DPR RI merupakan salah satu mitra strategis BKKBN yang berperan mendukung penganggaran dan pelaksanaan program yang ada di BKKBN termasuk penanganan stunting.

Shodiqin mengatakan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mengamanatkan BKKBN sebagai Koordinator Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia, dimana langkah strategis penurunan stunting dilakukan melalui pendekatan keluarga berisiko stunting lewat pencegahan lahirnya bayi stunting baru dan terjadinya stunting baru.

Shodiqin mengutarakan jika angka prevalensi stunting di Sulawesi Selatan masih tinggi, dimana data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yaitu 27,2 turun 0,2 persen dari tahun 2021 yaitu 27,4 persen.

“Kita berharap sinergitas dan kolaborasi bersama dalam menurunkan angka Stunting di Kabupaten Soppeng bisa kita tingkatkan bersama, dengan keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalan mencegah stunting, angka 14 persen di tahun 2024 dapat kita capai,” ujar Shodiqin.

Shodiqin menyebutkan dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting, BKKBN mendorong setiap pasangan usia subur mengatur kelahhiran anak dengan dengan menggunakan alat kontrasepsi.

“BKKBN tidak melarang melahirkan tetapi bagaimana keluarga dapat mengatur kelahiran, dengan cara menggunakan alat kontrasepsi yang mana telah disiap pemerintah melalui BKKBN secara gratis,” ujar Shodiqin.

BKKBN telah menyiapkan berbagai macam alat kontrasepsi yang diperuntukkan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasangan atau keluarga, ada yang metode jangka pendek dan jangka panjang.

Disebutkan ada 7 pilihan kontrasepsi yang bisa diperoleh secara gratis yaitu kondom, pil, suntik, susuk atau implant, IUD, Vasektomi, dan Tubektomi.

Selain itu, Shodiqin juga menekankan untuk menghindari kehamilan berisko yaitu terlalu muda melahirkan di bawah 20 tahun, terlalu tua melahirkan diatas 35 tahun, terlalu rapat melahirkan dibawah 2 tahun, dan terlalu sering melahirkan.

“Salah satu faktor penyebab tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi adalah faktor 4 terlalu, selain itu pernikahan di usia dini juga berpotensi melahirkan anak stunting,” tutup Shodiqin.

Shodiqin menyebutkan untuk melakukan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting khususnya remaja sebagai catin dan ibu hamil, BKKBN telah mengembangkan aplikasi Elsimil atau Eletronik Siap Nikah Siap Hamil dan bekerjasama dengan KUA untuk memberikan edukasi kesiapan menikah 3 bulan sebelum pernikahan.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Hj Andi Husniati, S.Sos, MM menyebutkan untuk menurunkan stunting di Kabupaten Soppeng dibutuhkan dukungan dan komitmen lintas sektor dengan bersinergi dan berkolaborasi sesuai dengan tugas masing-masing.

“Kita berharap adanya berbagai dukungan dari pusat bagaimana kita secara bersama-sama bersinergi menurunkan angka stunting dan mengejar target 14 persen 2024,” ujar Husniati.

Disebutkan salah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam upaya penurunan stunting dilakukan melalui inovasi Gerakan ‘Mappadeceng’, dimana seluruh OPD dilibatkan sebagai Bapak Bunda Asuh Anak Stunting. (hms)