Bentangkan Spanduk Pembentukan DOB Provinsi Luwu Raya, Aksi IPM di Arena Muktamar Makassar Dibubarkan

MAKASSAR, TEKAPE.co — Aksi pelajar yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) se-Luwu Raya di arena Muktamar XXIV IPM di Makassar, Sulawesi Selatan, berakhir dengan pembubaran paksa.

Aksi tersebut berlangsung pada 5–8 Februari 2026 dan menyoroti tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya, serta ketimpangan pembangunan pendidikan di wilayah pelosok.

Aksi dilakukan secara terbuka di lokasi muktamar. Sejumlah pimpinan daerah IPM se-Luwu Raya membentangkan spanduk bertuliskan “Provinsi Luwu Raya” di tengah rangkaian acara, tepat saat sambutan perwakilan Presiden RI, Zulkifli Hasan, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Menurut IPM Luwu Raya, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi pelajar terhadap kondisi pendidikan yang masih tertinggal di sejumlah wilayah terpencil seperti Seko, Rampi, Walmas, dan daerah pelosok lainnya di Luwu Raya.

Namun, aksi itu justru dibubarkan secara paksa oleh panitia pelaksana yang berada di bawah koordinasi Pimpinan Wilayah IPM Sulawesi Selatan. Tindakan tersebut menuai kecaman dari IPM se-Luwu Raya yang menilai ruang demokrasi dalam forum organisasi justru dibatasi.

Salah satu perwakilan IPM Luwu Raya, Muhammad Akmal, menyebut gerakan tersebut lahir dari kegelisahan pelajar atas realitas pendidikan di daerah mereka.

“Kami melihat langsung kondisi pelajar di daerah terpencil yang sangat minim perhatian. Jarak Luwu Raya dengan pusat pemerintahan provinsi menjadi faktor utama. Karena itu kami sepakat menyuarakan pemekaran Luwu Raya,” kata Akmal.

Ia juga menyesalkan pembubaran paksa yang dilakukan panitia.

“Aksi kami tidak direspons oleh pemerintah yang hadir, bahkan oleh PW IPM Sulsel sendiri. Kami mengecam tindakan agresif panitia yang membubarkan gerakan kami,” tegasnya.

Sementara itu, Resky, Ketua Umum PD IPM Luwu Utara, menilai pemekaran Provinsi Luwu Raya merupakan langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan.

“Pemekaran penting agar pembangunan pendidikan bisa dikelola sendiri dan tepat sasaran,” ujarnya.

Resky juga menyoroti persoalan jarak dan biaya yang selama ini menjadi kendala dalam pengawalan organisasi.

“PW Sulsel berkantor di Makassar, jaraknya sangat jauh. Saat kami menghadiri kegiatan wilayah, biaya transportasi dan akomodasi sangat besar. Akibatnya, banyak kader di Luwu Raya tidak terakomodasi secara maksimal,” jelasnya.

Hal senada disampaikan perwakilan IPM Palopo, Arifin, yang menilai pemekaran sebagai solusi struktural atas ketimpangan pembangunan.

“Kami mampu mengelola wilayah kami sendiri. Dengan kondisi saat ini, pengawalan organisasi dan pembangunan pendidikan tidak berjalan optimal,” kata Arifin.

IPM se-Luwu Raya menegaskan, gerakan tersebut bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bentuk perjuangan kolektif pelajar untuk keadilan pembangunan, pemerataan akses pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Luwu Raya.

Mereka berharap pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun pusat, serta IPM secara kelembagaan, dapat membuka ruang dialog dan memberi perhatian serius terhadap persoalan pendidikan di wilayah Luwu Raya. (*)