Audiensi Mahasiswa PMII Palopo Ricuh, DPRD Tersinggung Ucapan Kader

PALOPO, TEKAPE.co – Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Jumat petang, 2 Mei 2025, berujung ricuh di ruang musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Kericuhan terjadi saat perwakilan mahasiswa tengah melakukan audiensi bersama anggota dewan. Suasana yang semula kondusif mendadak memanas setelah salah seorang kader PMII melontarkan pernyataan yang dianggap tidak etis oleh pihak legislatif.

Seorang anggota dewan disebut tersinggung dan membalas dengan menghampiri mahasiswa sambil memukul meja.

Aksi itu memicu ketegangan, yang kemudian diikuti aksi saling pukul meja antara beberapa mahasiswa dan anggota DPRD.

Ketegangan berlangsung beberapa menit sebelum akhirnya diredam oleh aparat keamanan dari Polres Palopo dan Satuan Polisi Pamong Praja. Situasi baru benar-benar mereda saat azan Magrib berkumandang.

Jenderal Lapangan aksi, M. Dirga Saputra, mengatakan kericuhan tersebut di luar dugaan. Ia mengakui adanya ucapan dari kader PMII yang menyinggung, namun menilai respons pihak DPRD tidak sepatutnya.

“Secara kelembagaan kami kecewa. Tidak seharusnya pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan sikap arogansi di hadapan mahasiswa,” ujar Dirga.

Menurutnya, kata-kata yang memicu ketegangan tidak ditujukan kepada individu tertentu.

“Itu adalah kritik terhadap kinerja secara umum, bukan personal. Tapi mereka menganggapnya sebagai serangan pribadi,” kata dia.

Aksi mahasiswa itu merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar sejak Kamis, 1 Mei 2025.

PMII membawa lima tuntutan utama, mulai dari penghapusan sistem kerja outsourcing, pembentukan satgas PHK, hingga desakan agar pemerintah segera mengesahkan tiga rancangan undang-undang, yakni RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), RUU Perampasan Aset, dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.

Selain itu, massa juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berjalan maksimal. Mereka turut menuntut penguatan supremasi hukum di Kota Palopo.

“Kami menilai penegakan hukum di kota ini masih lemah,” kata Dirga.

Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, menyatakan menerima seluruh aspirasi mahasiswa. Ia berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat.

Terkait program MBG, Darwis mengakui program itu belum bisa dijalankan akibat ketidaksesuaian antara dana dari pemerintah pusat dan kebutuhan di lapangan.

“Sudah dilakukan uji coba, namun anggarannya tidak mencukupi. Itu yang menjadi kendalanya,” ujarnya.(*)