Aliansi Wija To Luwu Demo di Kantor Bupati, Tuntut Percepat Pembentukan DOB Luwu Tengah

LUWU, TEKAPE.co – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Wija To Luwu melakukan aksi demonstrasi di Depan Kantor Bupati Luwu, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Senin, 24 Januari 2022, siang.

Dalam aksi tersebut massa menyampaikan aspirasi dengan membawa sejumlah poster tuntutan. Di antaranya bertuliskan ‘Aliansi Wija To Luwu Menggugat, Memekarkan Provinsi Tana Luwu, Transparansi-kan Dokumen Pembentukan DOB Luwu Tengah, Mendesak Pemkab Luwu Untuk Mempercepat Pembentukan DOB Luwu Tengah.

Selain membawa spanduk massa aksi juga melakukan aksi bakar ban di depan kantor Bupati. Massa sempat saling dorong dengan petugas Satpol PP dan pihak keamanan lantaran mahasiswa ingin masuk ke kantor bupati lewat pintu utama.

Aksi saling  dorong itu terjadi lantaran mahasiswa Kecewa karena tidak ditemui Bupati, sehingga para demonstran memaksa menerobos barisan petugas yang mengawal jalannya demonstrasi di depan Kantor Bupati Luwu.

Jendlap Aksi Wija To Luwu, Haerullah, dalam orasinya menyampaikan bahwa masyarakat Tana Luwu secara umum hari sudah bisa mengukur sejauh mana progres dan keseriusan pemerintah pada tingkatan kabupaten dan provinsi dalam mengawal berkas pembentukan DOB Luwu Tengah dan Provinsi Tana Luwu.

“Sejauh ini Pemerintah Kabupaten dan Provisi sama sekali tidak terbuka dalam menunjukkan itikad baik untuk mengawal secara massif pembentukan DOB Luwu. Tengah dan Pemekaran Provinsi Luwu Tana Luwu,” ujarnya.

Lanjut, ia menyampaikan bahwa sebagai Wija To Luwu tidak menginginkan perjuangan para pendahulu di Tana Luwu untuk membentuk DOB Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Tana Luwu dikerdilkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan hanya menjadikannya sebagai jualan para elit pada momentum politik saja.

Hari ini Wija To Luwu hadir dengan semangat yang baru untuk memperjuangkan Pembentukan DOB Luwu Tengah dan Provinsi Tana Luwu sebagain keterwakilan dari Masyarakat Luwu yang menginginkan kedaulatan penuh atas daerahnya.

“Dengan ini kami dari aliansi Wija To Luwu, Meminta Tranparansi Dokumen Pembentukan DOB Luwu Tengah, dan  Mendesak Pemerintah Kabupaten Luwu mempercepat Pembentukan DOB Luwu Tengah,” tegas, Jendlap Aksi.

Para massa yang melakukan demonstrasi tersebut akhirnya ditemui oleh Sekda Luwu, H Sulaiman, di dalam ruang kerjanya.

Dalam kesempatan itu, Perwakilan massa aksi mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Luwu dalam mengawal Pembentukan DOB Luwu Tengah, mengingat berita yang dikeluarkan Kemendagri di tahun 2020, tidak tertera Kabupaten Luwu Tengah dan juga Provinsi Tana Luwu sebagai daerah prioritas untuk dimekarkan.

Menanggapi hal itu, dihadapan perwakilan massa aksi, Sekda Luwu, H Sulaiman, menunjukkan Surat pengusulan Gubernur Sulsel perihal percepatan Pembentukan Darah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Luwu Tengah.

“Perlu kami sampaikan bahwa, Bupati Luwu, Bapak H Basmin Mattayang adalah orang yang paling pertama memperjuangkan yang namanya Luwu Tengah. Adek-adek ingat waktu beliau sebagai bupati pada periode pertama 2004-2009 dialah orang yang pertama memperjuangkan yang namanya pemekaran Luwu Tengah,” kata, H Sulaiman.

Lanjut, ia mengatakan perjuangan Bupati Luwu, H Basmin Mattayang, untuk Pemekaran Luwu tengah bisa dilihat bahwa Walmas pada waktu itu hanya ada 2 Kecamatan yaitu Walenrang dan Lamasi, sehingga Bupati pada waktu memekarkan. Menjadi 6 Kecamatan agar bisa memenuhi syarat Pemekaran, sehingga pada waktu itu berproses.

“Cuma waktu itu beliau langsung selesai masa jabatannya, sehingga 10 tahun tidak pernah kedengaran bagaimana itu Luwu Tengah, nanti nanti beliau masuk lagi di periode keduanya, Beliau langsung pertanyakan sejauh mana Ini Luwu Tengah kenapa 10 tahun tidak bisa jadi-jadi. Sehingga beliau berjuang lagi mempertemukan tokoh-tokoh masyarakat, mencari berkas-berkas yang dulunya ia perjuangkan sehingga terbitlah ini usulan ke Jakarta, ini atas perjuangannya beliau. Beliau betul-betul berjuang dan tak perlu kita ragukan lagi,” terangnya.

Lanjut, H Sulaiman, yang menunjukkan surat pengusulan DOB yang ditandatangani oleh Gubernur Sulsel itu, mengatakan kalau ini adalah bukti perjuangan Bupati Luwu, H Basmin Mattayang, serta surat usulan itu sudah dibawah ke Jakarta.

“Kami di Luwu ini tidak punya lagi kekuatan kecuali ketika sudah diserahkan ke Jakarta, karena proses ini sudah di Jakarta. Dengan adanya kebijakan presiden Jokowi untuk sementara menutup pemekaran sehingga sampai hari ini tidak ada daerah yang mekar, kalau memang ada daerah yang dimekarkan maka Luwu lah yang paling pertama karena dia adalah daerah yang dianggap paling punya kekhususan karena ada daerah otonom yang harus dilalui sehingga menyebabkan masyarakat yang ada di Walmas itu akan menjadi kesulitan kalau tidak dimekarkan,” tandasnya.

“Kita sudah berusaha semaksimal mungkin Pak Bupati sudah berusaha sudah sering ke Jakarta untuk mempertanyakan. Cuma persoalannya karena sampai hari ini Pak presiden Jokowi belum membuka keran untuk pemekaran, sehingga sampai hari ini belum ada. Kalau itu dibuka InsyaAllah Walmas jadi daerah otonom yang baru, kita tunggu saja,” sambungannya. (ham)