Siap Perjuangkan Anggaran BPJS, DPRD Luwu Minta Data Valid

LUWU, TEKAPE.co – Komisi I DPRD Kabupaten Luwu menegaskan siap memperjuangkan anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Hanya saja, DPRD meminta agar data penerima biaya iuran (PBI) BPJS harus valid.

Hal itu disampaikan komisi I saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerjanya, terkait dengan BPJS Kesehatan, di ruang rapat Komisi I, Jumat 15 November 2019.

RDP ini dipimpin oleh Ketua Komisi I Nur Alam Ta’gan, bersama Anggota Komisi I Zulkifli, Ridwan Bakokang, Zainal Arifin, Syahruddin, Sri Astuti, Anton.

Dihadiri Kepala BPJS Kota Palopo, BPJS Belopa, Hj Namira, Plt Kadinsos Luwu, Sekretaris Dinsos Luwu, Gasmin, dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Akifa Daniar.

Dalam raat tersebut, Ketua Komisi I DPRD Luwu Nur Alam Ta’gan, menyampaikan agar data BPJS untuk kembali dilakukan verifikasi.

Ia menilai, data saat ini amburadul. Sehingga ia mengharapkan agar pihak Dinsos untuk mengerahkan segala perangkatnya di lapangan untuk melakukan verifikasi persoalan data warga yang tidak mampu, agar di bisa diakomodir ke BPJS.

“Kita harap Dinsos jadi ujung tombak dalam verifikasi data. Soal data warga miskin harus dinsos punya data. Kita berharap dengan kepala dinas baru ini supaya ada perubahan yang signifikan, betul-betul dilakukan kajian terhadap mekanisme yang sudah sebelumnya dan terhadap para pendamping di Dinsos,” katanya.

Ia mengatakan, bantuan miskin hak masyarakat, jangan karena politik praktis, mereka kemudian ditekan oleh pendamping.

“Bulan 12 ini datanya sudah harus rampung, karena kita akan lakukan evaluasi,” tegas Nur Alam Ta’gan.

BACA JUGA:
Kekurangan Rp4,1 M, Pemkab Luwu Nonaktifkan BPJS 54.206 Jiwa

Anggota DPRD Luwu, Zulkifli, menambahkan siap memperjuangkan anggaran BPJS yang diusulkan, tetapi dengan catatan data masyarakat yang betul layak penerima harus valid.

“Kami butuh data yang valid dari BPJS dan Dinas terkait. Saya berharap terkait validnya data agar kita betul-betul mengetahui warga yang memang harus diberikan BPJS,” harapnya.

Legislator Golkar Luwu itu berharap, bisa memperjuangjan anggaran untuk masyarakat kurang mampu, sehingga warga yang membutuhkan bisa terkaomodir.

“Saya minta datanya berbasis by name by Address. Bicara data itu harus jelas, bukan hanya asumsi,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kota Palopo, Subkhan, mengatakan, soal kepesertaan BPJS di Kabupaten Luwu sebanyak 114.742. Sementara yang telah dinonaktifkan sebanyak 54.206, sehingga menyisakan 60.250 peserta BPJS.

Terkait soal data, pihak BPJS menyampaikan bahwa hanya menerima dari Dinas Kesehatan.

“Kami BPJS mengusulkan anggaran untuk mengcover semua masyarakat Luwu masuk dalam BPJS sebanyak Rp47 miliar untuk kelas III. Estimasi anggaran ini tidak melihat lagi warga miskin, atau kaya tapi semua tecover,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Akifa Daniar, menyampaikan pihaknya telah mengusulkan anggaran sebesar Rp31 miliar untuk mengcover warga miskin sebanyak 60.250.

Tapi terkait soal data, mereka siap bersama Dinsos akan melakukan verifikasi ulang terhadap semua warga yang memang layak menerima.

“Kami Dinkes mengajukan anggaran Rp 31 miliar untik dua penentuan indikator kabupaten. Saat ini Kita punya data 60.250, berdasarkan verifikasi dinsos,” katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinsos Luwu, menyikapi soal data tersebut pihak Dinsos siap untuk melakukan verifikasi data untuk masyarakat miskin agar bisa ter-cover di BPJS.

“Insya Allah, kami akan lakukan verifikasi sekalian dengan penggunaan BPJS,” tandasnya. (ham)