Fraksi Golkar Soroti Hibah Listrik PT Vale, Dorong Naikkan Harga Jual ke PLN Jadi Rp900/kWh

MALILI, TEKAPE.co — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Luwu Timur menyoroti belum optimalnya pemanfaatan hibah listrik dari PT Vale Indonesia Tbk yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Timur.

Dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027, Fraksi Golkar mengungkapkan bahwa dari total 10,7 megawatt (MW) daya listrik yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, daya yang terserap oleh PT PLN disebut masih di bawah 6,5 hingga 7 MW.

Akibatnya, terdapat sekitar 4,2 MW daya yang belum terserap secara optimal. Kondisi tersebut dinilai sebagai kehilangan peluang pendapatan atau opportunity loss bagi daerah.

Sorotan itu disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Luwu Timur, Aripin, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Rabu (21/10/2026).

Fraksi Golkar menilai, optimalisasi pemanfaatan hibah listrik dari PT Vale perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat hasil penjualan daya listrik dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) milik perusahaan tersebut ke jaringan PLN tercatat sebagai salah satu sumber pendapatan dalam pos lain-lain PAD yang sah.

“Fraksi Golkar meminta penjelasan terkait daya sekitar 4,2 MW yang belum terserap, termasuk persoalan belum terpasangnya meteran atau kWh meter listrik di Sumasang, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha,” demikian salah satu poin pandangan umum Fraksi Golkar.

Selain meminta penjelasan mengenai daya yang belum terserap, Fraksi Golkar juga mendorong Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menegosiasikan kembali harga jual listrik kepada PLN.

Fraksi Golkar mengusulkan agar harga jual listrik yang saat ini sebesar Rp600 per kWh dapat ditingkatkan menjadi minimal Rp900 per kWh.

Menurut fraksi tersebut, renegosiasi tarif diperlukan untuk memperkuat ruang fiskal daerah. Apalagi, PLN disebut membeli daya listrik dari penyedia lain dengan harga yang lebih tinggi.

Jika kenaikan tarif dapat dinegosiasikan dan seluruh kuota 10,7 MW dimanfaatkan secara optimal, potensi tambahan pendapatan daerah dinilai dapat mencapai miliaran rupiah per tahun.

Fraksi Golkar pun meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut agar potensi pendapatan dari sektor kelistrikan dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Luwu Timur.

Selain menyoroti hibah listrik PT Vale, Fraksi Golkar juga mencermati struktur Ranperda APBD Luwu Timur Tahun Anggaran 2027.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,213 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2,263 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sekitar Rp49,19 miliar.

Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah bersama Badan Anggaran DPRD berfokus pada intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan optimalisasi pendapatan transfer agar defisit tidak membengkak dari proyeksi awal.

Fraksi ini juga mendorong agar program prioritas dalam RPJMD Luwu Timur 2025–2029 direalisasikan secara konsisten, mengingat 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan dokumen pembangunan tersebut.

Dalam pandangan umumnya, Golkar turut menyampaikan sejumlah usulan pembangunan, di antaranya penanganan abrasi di Dusun Lemo, Desa Mabonta, Kecamatan Burau, perbaikan Bendungan Bantilang di Kecamatan Towuti, serta peningkatan jalan inspeksi yang menghubungkan Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, dengan Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana.

Secara keseluruhan, Fraksi Golkar menyatakan menerima Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, dengan harapan anggaran daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan mendorong pemerataan pembangunan di Luwu Timur.

Rapat paripurna tersebut juga diisi penyampaian pandangan umum fraksi lainnya, yakni Fraksi NasDem oleh Muhammad Iwan, Fraksi PAN oleh Muhammad Rivaldi, dan Fraksi PDI Perjuangan oleh Harisal. (up)